Berita

FOTO:NET

Politik

Depresiasi Rupiah Bisa Dongkrak Harga Pangan

MINGGU, 25 AGUSTUS 2013 | 12:36 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Depresiasi rupiah yang terjadi saat ini berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Selain merongrong keseimbangan neraca perdagangan, bisa dipastikan bahwa penguatan nilai tukar dolar AS akan mendongkrak harga bahan pangan di pasar dalam negeri karena belasan komoditi kebutuhan pokok masih diimpor.
 
Begitu pendapat anggota Komisi III DPR yang juga wakil ketua umum Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Minggu (25/8).

"Saya melihat bahwa depresiasi rupiah saat ini akan menghadirkan dilema yang cukup serius bagi pemerintah," kata Bambang.


Karenanya, menurut Bambang, pemerintah harus memilih satu di antara dua opsi yang tersedia. Yakni, fokus menjaga keseimbangan neraca perdagangan, atau all out menjaga stabilitas. Sebab, neraca perdagangan kini mendapatkan tambahan faktor pengganggu.

Jika selama ini gelembung nilai impor BBM nyaris menjadi satu-satunya faktor perusak keseimbangan, maka pertumbuhan nilai impor bahan pangan kini mulai ikut merongrong neraca perdagangan. Akan tetapi, demi stabilitas nasional, ketersediaan dua kelompok komoditas strategis ini harus selalu terjaga alias tidak boleh kurang.

Bahkan, lanjut Bambang, persoalannya bukan sekadar stok yang mencukupi, tetapi juga menyangkut harga yang relatif terjangkau rakyat kebanyakan. Untuk diketahui, nilai impor bahan pangan pada tahun 2012 mencapai Rp 125 triliun.
 
"Lonjakannya relatif tinggi, karena tahun 2011 masih di kisaran  Rp 90 triliun," ujarnya.

Komoditi pangan yang diimpor ketika itu meliputi beras, jagung, kedelai, biji gandum, tepung terigu, gula pasir, daging sapi dan daging ayam, garam, singkong dan kentang.  Tahun ini, nilai impor bahan pangan pasti melonjak lagi karena krisis daging sapi. Dengan menguatnya nilai tukar dolar AS terhadap rupiah, harga bahan pangan impor pun otomatis naik.
 
"Kemungkinan ini tentu akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi rakyat kebanyakan yang berpenghasilan pas-pasan," tengarainya.
 
Sedangkan untuk komoditi BBM bersubsidi, masih kata dia, kekuatan pemerintah justru kembali diuji. Kalau gangguan dari faktor BBM bersubsidi terhadap neraca perdagangan sangat serius karena kuotanya begitu cepat terlampaui, maka tidak menutup kemungkinan pemerintah akan menaikkan lagi harga BBM bersubsidi.[wid]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Ironi, Kasat Narkoba Polres Kukar Ditangkap Kasus Narkoba

Jumat, 15 Mei 2026 | 22:14

SOKSI Bangkitkan Program P2KB, Perkuat Kaderisasi dan Konsolidasi Golkar

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:55

Konsultasi Bilateral di Moskow, RI-Rusia Soroti Konflik Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:50

Proyek Coretax DJP Digugat Buntut Aroma Monopoli

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:47

Masalah Etik dan Suap, Menteri PU Panggil Pulang ASN dari Luar Negeri

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:33

Ini Tips Menghitung Komponen Pembayaran Listrik

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:02

Nakba dan Perubahan Politik Regional di Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:57

Mantan Kepala Bakamla Ingatkan Kesiapan Finansial Negara Memodernisasi Alutsista

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:37

Menko Airlangga Bertemu PM Belarus, Ini yang Dibahas

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:36

Pakar: Ibu Kota Negara RI di Jakarta Konstitusional

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:09

Selengkapnya