Berita

foto: net

Politik

PMII Jatim: Solusi Stikerisasi Bentuk Diskriminasi Cagub

SABTU, 24 AGUSTUS 2013 | 21:54 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Jawa Timur (Jatim) menilai hari H untuk pemilihan dari tahapan Pemilukada Jatim tinggal menghitung hari, namun kuatnya elit oligarki membajak demokrasi terus dilakukan mulai dari hulu hingga ke hilir, sehingga mengancam sistem demokrasi yang telah disepakati rakyat Indonesia.

Demikian disampaikan Ketua Umum PMII Jatim Fairouz H. Anggasuto yang merasa prihatin melihat kondisi demokrasi Jatim, dalam rilis yang diterima redaksi beberapa saat lalu (Sabtu, 24/8).

Ia menyebut bahwa permasalahan di Pilkada Jatim ini telah terjadi di semua level. Di level hulu misalnya, elit oligarki menghadang pasangan Khofifah-Herman agar tidak lolos sebagai pasangan cagub/cawagub, beruntung akhirnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memulihkan hak konstitusi kedua pasangan ini. Sedang di level hilir pasangan yang biasa disebut Berkah itu kembali mendapat ganjalan, yaitu tidak tercetak di formulir C-1 atau lembar kertas rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS.


Ironisnya, stikerisasi yang diikhtiarkan KPU Jatim sebagai solusi justru berpotensi mengakibatkan diskriminasi dan ketidaksetaraan, sekaligus potensi kecurangan lainnya.

"Jangan sampai karena alasan waktu dan efisiensi menjadikan pemikuda Jatim tidak demokratis dan fair. Cetak ulang formulir C-1 adalah solusinya," tegas Fairouz.

Selain itu, ungkap Fairouz, desain politik kecurangan harus terus diwaspadai. Sebab pembajakan demokrasi tidak hanya dilakukan melalui pola kooptasi terhadap penyelengggara pemilu, tapi secara paralel juga dilakukan oleh tim sukses dengan praktik money politics kepada masyarakat seperti yang terjadi di Tulungagung dan Banyuwangi, yang teridentifikasi dari marahnya para tukang becak karena tidak mendapat bagian uang sebesar Rp 20 ribu oleh salah satu pasangan calon saat kampanye.

"Saya berharap kepada masyarakat Jatim untuk melaporkan pelanggaran pemilukada dan partisipasi aktif awasi TPS hingga penghitungan suara selesai," pungkasnya. [ian]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Ketua MPR: Peternak Sejahtera, Indonesia Makmur

Sabtu, 25 April 2026 | 22:13

PPN Tiket Pesawat Ekonomi Ditanggung Pemerintah Selama 60 Hari

Sabtu, 25 April 2026 | 21:55

Wapres Gibran Tunjukan Komitmen untuk Indonesia Timur

Sabtu, 25 April 2026 | 21:48

Babak Baru Kasus Hukum Rismon, Dilaporkan Gara-gara Buku "Gibran End Game"

Sabtu, 25 April 2026 | 21:25

Pengusaha Warteg Keberatan Zulhas Beri Sinyal Minyakita Bakal Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:51

Bukan Soal PAN, Daya Beli juga Tertekan kalau Minyakita Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:36

Prof Septiana Dwiputrianti Dikukuhkan Guru Besar Politeknik STIA LAN Bandung

Sabtu, 25 April 2026 | 19:52

Modus Ganjal ATM Terbongkar, Empat Pelaku Dicokok

Sabtu, 25 April 2026 | 19:39

The Impossible Journey, Kisah Perjalanan AS Kobalen

Sabtu, 25 April 2026 | 18:44

Kawal Distribusi Living Cost, BPKH Pastikan Efisiensi Dana Haji 2026

Sabtu, 25 April 2026 | 18:24

Selengkapnya