. Rencana Partai Koalisi Australia yang akan menggelontorkan dana sebesar 420 Juta dolar Australia untuk menangani pencari suaka bila memenangkan pemilu merupakan pelecehan terhadap Indonesia.
Demikian disampaikan Gurugesar hukum internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Sabtu, 24/8).
Menurut Hikmahanto, ada empat alasan mengapa Indonesia dilecehkan. Pertama, Partai Koalisi harusnya paham bahwa bila ada kebijakan pendistribusian uang ke warga atau pembelian kapal-kapal nelayan maka hal tersebut merupakan urusan domestik dalam negeri Indonesia. Karena itu, tidak pantas bila kebijakan partai politik Australia dijual ke masyarakatnya tanpa mengetahui benar sikap dan permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia.
"Ini mengingat ujung dari janji ini harus dijalankan di Indonesia. Indonesia adalah negara berdaulat yang tidak seharusnya dapat diperintah oleh pemerintah Australia bila kelak Partai Koalisi memenangkan pemilu," tegas Hikmahanto
Kedua, lanjut Hikmahanto, memberi insentif uang kepada warga Indonesia untuk melaporkan pencari suaka berpotensi membuat masyarakat Indonesia melakukan
sweeping terhadap WNA di Indonesia, dan ini dilakukan semata-mata untuk memperoleh uang yang dijanjikan. Padahal masyarakat tidak memiliki kewenangan tersebut dan tidak seharusnya diberikan kewenangan tersebut.
"Partai Koalisi sepertinya tidak sensitif dengan kondisi Indonesia yang saat ini sibuk meredam ormas yang berkeinginan melakukan sweeping," ungkap Hikmahanto.
Ketiga, lanjut Hikmahanto, kebijakan membeli kapal-kapal nelayan yang diduga untuk memfasilitasi pencari suaka bukan hal mudah. Ini mengingat kapal-kapal tersebut mempunyai fungsi utama bagi nelayan sebagai alat mata pencaharian. Dan tentu saja, pembelian kapal ini akan berpotensi menghilangkan mata pencaharian nelayan Indonesia yang terkena dampak.
"Partai Koalisi seharusnya paham bila kapal tersebut digunakan untuk memfasilitasi pencari suaka maka itu dilakukan karena mencari ikan sulit," tegas Hikmahanto.
Terakhir, masih kata Hikmahanto, pemerintah Indonesia seharusnya merasa direndahkan karena seolah masalah pencari suaka mendudukkan Indonesia sebagai tentara bayaran yang melakukan pekerjaan kotor. Ini mengingat Australia hanya menyediakan uang dan pekerjaan dilakukan oleh warga dan pemerintah Indonesia.
"Oleh karenanya pemerintah Indonesia harus segera menyuarakan penentangannya sejak dini atas materi kampanye dari Partai Koalisi. Jangan sampai ketika Partai Koalisi memenangkan pemilu dan masyarakat Australia menuntut pemenuhan janji, pemerintah Indonesia harus menjadi korban karena ditekan terus untuk melaksanakan janji Partai Koalisi," demikian Hikmahanto.
[ysa]
