Denny JA: Haruskah Pemerintah Tunduk pada MUI?

. Wacana terkait hubungan antara institusi yang dinilai agamis dengan negara kembali dimunculkan.

Adalah Denny JA, sosok yang kembali mewacanakan sekaligus mempertanyakan posisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sistem ketata-negaraan Indonesia. Meminjam istilah gurubesar UIN Yogyakarta, Amien Abdullah, Denny JA seakan-akan mau terus membuka ruang dialog di ruang publik sehingga praktek demokrasi semakin semarak.

Soal posisi MUI ini, setelah sebelumnya membuka wacana soal signifikansi sidang istbat dalam menentukan awal bulan Hijiyah, dikemukakan Denny terkait dengan sikap bijak yang harus diambil dalam menyikapi langkah MUI menolak kontes Miss World di Indonesia.

"Apakah pemerintah harus tunduk dengan usulan MUI?" tanya Denny, yang merupakan pendiri Lembaga Survei Indonesia dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI), membuka wacana dan ruang dialog.

Denny pun, sebagaimana tertuang dalam pernyataanya di akun twitternya, @DennyJA_WORLD, menilai bahwa MUI memang berwenang membuat fatwa. Tapi, pertanyaan selanjutnya, apakah fatwa MUI itu mengikat semua warga negara karena Indonesia bukan negara agama.

Denny menilai sikap yang pas pemerintah atas MUI penting karena akan menjadi tradisi masyarakat Indonesia yang majemuk. Dan Miss World hanya satu kasus saja, di antara kasus-kasus yang akan muncul di kemudian hari.

"Ke depan akan banyak kasus lain. Haruskah pemerintah tunduk pada MUI?" tanya Denny JA lagi. [ysa]