Berita

ilustrasi/net

LAPORAN DARI YAMAN

Dubes Wajid Fauzi: Perlu Integritas Penuh untuk Wujudkan Indonesia Maju dan Bermartabat

RABU, 21 AGUSTUS 2013 | 14:21 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Para pendiri bangsa dan pejuang kemerdekan telah meletakkan dasar-dasar kenegaraan dengan menegaskan perlunya mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu berdaulat, adil dan makmur. Yaitu negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut melaksanakan ketertiban dunia.

"Tugas negara tersebut tidak bisa dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat Indonesia saja, tetapi harus dilaksanakan secara bersama-sama, bersatu padu, mendukung intergritas dan tujuan yang sama. Untuk itu diperlukan integritas penuh dari seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih maju dan bermartabat," kata Dutabesar RI untuk Yaman, Wajid Fauzi, saat menjadi pembicara dalam simposium nasional yang di gelar Persatuan Pelajar Indonesia (PPI), di Yaman, Selasa malam (21/8).

Menurut Wajid, persoalan integritas tidak serta merta berubah ketika seseorang keluar dari batas-batas negara. Namun tentu saja dapat difahami bahwa ketika seseorang keluar dari wilayah negara, dan tinggal sementara di luar negeri, akan berhadapan dengan perbedaan pemikiran, perbedaan cara berfikir, perbedaan budaya, dan perbedaan afiliasi dan sistem politik dengan yang ada di tanah air. Perbedaan tersebut harus disikapi dengan bijak agar seseorang dapat tetap mempertahankan kecintaan dan ciri khas bangsa sebagai bangsa Indonesia.


Dalam rangka memelihara dan menjaga integritas masyarakat terhadap Indonesia itu, lanjutnya, Kedutaan Besar RI melibatkan peran dan partisipasi masyarakat Indonesia, serta seluruh pemangku kepentinganyang ada. Secara ringkas, arah kebijakan Kedutaan Besar RI adalah melakukan 4 P, yaitu Pembinaan dan Pemberdayaan terhadap masyarakat yang tidak sedang mengadapai masalah, serta menerapkan kebijakan Pelayanan dan Perlindungan terhadap warga masyarakat Indonesia yang sedang bermasalah.

"4P tersebut dilakukan dengan mengedepankan prinsip kepedulian dan keberpihakan," ungkap Wajid, sambil mengatakan bahwa prinsip kebijakan yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat adalah kebijakan yang menekankan pentingnya masing-masing komponen masyarakat memberikan kontribusi positif, dan bersedia melakukan yang terbaik bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang memiliki intergritas yang tinggi dan berkualitas. [ysa]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Ironi, Kasat Narkoba Polres Kukar Ditangkap Kasus Narkoba

Jumat, 15 Mei 2026 | 22:14

SOKSI Bangkitkan Program P2KB, Perkuat Kaderisasi dan Konsolidasi Golkar

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:55

Konsultasi Bilateral di Moskow, RI-Rusia Soroti Konflik Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:50

Proyek Coretax DJP Digugat Buntut Aroma Monopoli

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:47

Masalah Etik dan Suap, Menteri PU Panggil Pulang ASN dari Luar Negeri

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:33

Ini Tips Menghitung Komponen Pembayaran Listrik

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:02

Nakba dan Perubahan Politik Regional di Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:57

Mantan Kepala Bakamla Ingatkan Kesiapan Finansial Negara Memodernisasi Alutsista

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:37

Menko Airlangga Bertemu PM Belarus, Ini yang Dibahas

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:36

Pakar: Ibu Kota Negara RI di Jakarta Konstitusional

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:09

Selengkapnya