. Dalam pidato kenegaraan, terutama terkait dengan keutuhan NKRI, Presiden SBY terlihat tegas. Dia misalnya mengatakan bahwa NKRI harga mati. SBY juga nampak mau mengintimidasi pihak luar dengan mengingatkan untuk tidak menyakiti bangsa Indonesia.
Tentu saja, bagi Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, pidato kenegaraan SBY ini perlu didalami lebih lanjut. Misalnya, apakah pidato itu hanya sekedar basa-basi semata atau memang ada keseriusan SBY di akhir masa jabatan.
"Beranikah SBY mengaplikasikan pidatonya? Publik meragukannya. Selama sembilan tahun pemerintahannya, Aceh dan Papua justru dari hari ke hari tambah menghawatirkan," kata TB Hasanuddin kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 16/8).
TB Hasanuddin memberi contoh. Dalam kasus bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) saja, sama sekali SBY tak menyiratkan ketegeran sikap sebagaimana dalam pidatonya. Bahkan, SBY diam saja dan tidak mengambil langkah apapun ketika saat ini, menjelang Hari Kemerdekaan, tak ada orang di Aceh yang memasang bendera merah putih.
"Lalu tindakan apa yang akan diambil SBY. Konsistenkah dengan pidatonya? justru SBY malah akan melantik wali negara atau wali nanggro," sesal TB Hasanuddin.
Dalam kasus Papua, TB Hasanuddin pun menantang keberanian dan keseriusan pidato SBY. TB Hasanuddin menantang SBY untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan negara yang mengizinkan perwakilan OPM. Atau paling tidak, menarik Duta Besar RI dari negara itu.
TB Hasanuddin pun menilai pidato SBY soal kehidupan toleransi di Indonesia lebih cenderung membela diri. Sebab dalam rapat komisi masalah HAM di PBB sudah menyebutkan bahwa Indönesia telah gagal menjaga teloransi sosialnya.
"Lihatlah kasus Syiah di Sampang, kasus-kasus Ahmadiyah, Gereja Yasmin dan kasus-kasus intoleransi lainnya yang belum terselesaikan secara tuntas. Bahkan muncul kasus-kasus baru," jelas TB Hasanuddin.
TB Hasanuddin memastikan mulai besok pagi rakyat Indonesia akan menunggu keberanian SBY dalam mengaplikasikan pidatonya. Sebab kalau cuma berkata bahwa NKRI harga mati, tak perlu jadi presiden atau seorang jenderal.
"Para Babinsa dan Danramil pun sudah menulis NKRI harga mati di pilar-pilar markas koramil masing-masing. Tapi bagaimana cara mengaplikasikannya? Itulah tugas Presiden saat ini," demikian TB Hasanuddin.
[ysa]
