Anggota DPR atau DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif melalui partai politik berbeda dalam pemilu 2014 tidak harus melepaskan jabatannya sebagai anggota legislatif.
Begitu keputusan Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam amar putusan pengujian UU nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik yang diajukan oleh 11 anggota DPRD dari Parpol bukan peserta Pemilu 2014.
"Pasal 16 ayat (3) UU nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik bertentangan dengan UUD sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika partai politiknya yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi," kata Ketua Majelis Hakim Akil Mochtar, saat membacakan amar putusan di Gedung MK Jakarta, Rabu (31/7).
Dalam pertimbangannya MK menyebut di beberapa daerah banyak DPRD yang mayoritas diisi oleh partai yang tidak lagi ikut dalam pemilu 2014, sehingga jika secara massal angota DPRD melakukan perpindahan ke parpol lain maka akan terdapat kekosongan keanggotaan. Menurut mahkamah, jika hal ini dibiarkan akan menimbulkan persoalan legitimasi dan legalitas pengambilan keputusan.
"Oleh karena itu, untuk menjamin tetap tegaknya hak-hak konstitusional tersebut, Mahkamah harus menafsirkan secara konstitusional bersyarat tentang Pasal 16 ayat (3) UU Parpol, sehingga tidak menimbulkan persoalan konstitusional baru sebagai akibat terjadinya kekosongan anggota DPR dan DPRD," ucap Hakim Konstitusi Fadlil Sumadi membacakan pertimbangan hukumnya.
[dem]
