Apkasi Mau Beberapa Pasal dalam RUU ASN Dikaji Ulang

. Beberapa pasal dalam RUU Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) masih memerlukan kajian sebelum disahkan dalam waktu dekat ini.

Demikian diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Isran Noor, dalam acara Rapat Koordinasi Bupati dan Walikota dalam menyikapi pengesahan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN), di Singosari Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta (Senin, 29/7).

Setelah melalui tiga kali sidang kabinet di Istana, pemerintah akhirnya menyelesaikan pembahasan RUU Aparatur Sipil Negara dan siap membawanya ke Parlemen untuk disahkan. Presiden SBY sendiri menginstruksikan agar RUU ASN ini disahkan Agustus atau paling lambat akhir tahun ini.

Isran menyebutkan bahwa pada dasarnya Apkasi dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) secara prinsipil mendukung kehadiran aparatur sipil yang berbasis profesionalisme dan kompetensi serta memenuhi kualifikasi dalam menduduki jabatannya.

"Namun demikian kami melihat bahwa ada sejumlah pasal dalam RUU ASN tersebut yang perlu direvisi atau dikaji ulang agar tidak menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari," ujarnya.

Pasal yang dimaksud diantaranya adalah mengenai pengangkatan pegawai ASN yang wewenangnya dilakukan oleh Pejabat Karir Tertinggi yang ada di lingkungan pemerintahan dalam hal ini adalah Sekda dalam skala Pemerintah Daerah. Menurut Isran pasar tersebut menghilangkan kewenangan Kepala Daerah yang selama ini sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dan telah berjalan dengan baik.

"Dalam menjalankan tangung jawabnya, yaitu memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat di daerahnya, Kepala Daerah tentu perlu didukung oleh instrumen birokrasi agar program yang telah disusun dapat berjalan maksimal dalam rangka percepatan pembangunan," ujar Isran.

Oleh karena itu, menurut Isran, posisi Kepala Daerah sebagai pejabat yang berwenang terhadap kepegawaian sangat strategis guna mendapat dukungan kinerja aparatur derah dalam rangka menjalankan program pemerintahan. [ysa]