Berita

WIRANTO/NET

Politik

Wiranto: Hanura Akan Terus Perjuangkan Presidential Threshold 3,5 Persen

MINGGU, 28 JULI 2013 | 20:40 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Partai Hanura akan terus memperjuangkan agar Presidential Threshold sama dengan Parliamentary Threshold yakni sebesar 3,5 persen suara.

Demikian ditegaskan Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, di sela-sela Safari Ramadhan bersama Pengurus DPP, DPD, DPC dan Caleg RI, Propinsi, Kab/Kota Partai Hanura se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, di Solo, Jawa Tengah (Minggu, 28/7).

"Entah nanti kalah voting, yang terpenting Hanura tetap pada jalannya. Hal ini sesuai dengan amanat UUD45 terkait pencalonan calon presiden dan wakil presiden,” jelasnya.


Menurut Wiranto, dalam UUD jelas dikatakan calon presiden dan wakil presiden bisa diusulkan partai politik atau gabungan partai politik yang sudah memenuhi syarat sah sebagai partai politik. Dan sesuai dengan keputusan, syarat sah yakni memenuhi ketentuan parliamentary threshold 3,5 persen.

“Tetapi yang ada saat ini hanyalah tafsiran-tafsiran dari UUD, dengan ada yang mengatakan 15 persen, 20 persen, dan lain-lain. Ini yang saat ini diperjuangkan Partai Hanura, jangan menafsirkan UUD,” kata Wiranto yang juga didampingi Ketua Wilayah Jateng. DIY, Jatim, DPP Partai Hanura,Subagyo HS.

Meskipun dengan syarat tersebut, nantinya akan ada banyak calon presiden yang diusulkan, menurut Wiranto hal tersebut tidak masalah. Justru dengan semakin banyaknya calon, maka masyarakat akan lebih bisa memilih pemimpin yang terbaik.

“Jangan sebelum bertanding, banyak calon yang sudah dieliminasi duluan dengan adanya aturan yang dibuat oleh sekelompok orang. Ini mengebiri alternatif pilihan masyarakat, kejuaraan sepakbola dunia saja diikuti banyak peserta dan pada akhirnya tetap hanya dua nantinya,” ujarnya.

Untuk membatasi calon, katanya, bisa dilakukan melalui sistemnya. Seperti persyaratan calon presiden harus lulusan Sl dan bukan lulusan SMA seperti saat ini.

Terkait target yang akan diraih partai ini dalam Pemilu 2014 mendatang, Wiranto, mengatakan partainya sangat rasonal. Untuk bisa maju secara mandiri dalam Pilpres, harus mendapatkan suara sebanyak-banyaknya.

“Karena dari awal, saat partai lain belum deklarasi, kami sudah mendahului. Konsekuensinya kami harus berjuang mati-matian untuk perjuangkan pasangan ini,” ujarnya lagi.

Pihaknya yakin masyarakat akan memilih partai yang diyakininya partai paling bersih dari korupsi tersebut. Sebab selama ini Partai Hanura tidak hanya sekedar janji tetapi telah membuktikan bahwa partai ini sesuai dengan harapan masyarakat yakni bebas korupsi.[ian]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Ironi, Kasat Narkoba Polres Kukar Ditangkap Kasus Narkoba

Jumat, 15 Mei 2026 | 22:14

SOKSI Bangkitkan Program P2KB, Perkuat Kaderisasi dan Konsolidasi Golkar

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:55

Konsultasi Bilateral di Moskow, RI-Rusia Soroti Konflik Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:50

Proyek Coretax DJP Digugat Buntut Aroma Monopoli

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:47

Masalah Etik dan Suap, Menteri PU Panggil Pulang ASN dari Luar Negeri

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:33

Ini Tips Menghitung Komponen Pembayaran Listrik

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:02

Nakba dan Perubahan Politik Regional di Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:57

Mantan Kepala Bakamla Ingatkan Kesiapan Finansial Negara Memodernisasi Alutsista

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:37

Menko Airlangga Bertemu PM Belarus, Ini yang Dibahas

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:36

Pakar: Ibu Kota Negara RI di Jakarta Konstitusional

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:09

Selengkapnya