Vonis Kasus Asian Agri Timbulkan Kekacauan

Pakar hukum pidana, Chaerul Huda menganggap putusan majelis hakim yang menghukum perusahaan Asian Agri Grup (AAG) berupa denda triiliunan rupiah akibat tindakan karyawannya menimbulkan kekacauan terhadap tatanan proses hukum di Indonesia.   

"Ini menimbulkan kekacauan, karena ini kasus pertama karyawan yang menjadi terpidana, tapi perusahaan yang dihukumnya," kata Chaerul kepada wartawan di Jakarta, Minggu (14/7).

Chaerul mengatakan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung telah melakukan "akrobatik" hukum dengan menghukum sebuah koorpoerasi, padahal yang bersalah karyawannya bernama Suwir Laut. Dia mengungkapkan majelis hakim bisa menghukum sebuah perusahaan yang ditujukan kepada direksi sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana yang dilakukan.Chaerul mengaku, ini baru kali pertama dirinya menemukan kasus ini selama hidupnya.

"Menurut saya ini adalah kasus pertama yang menghukum perusahaan atas perbuatan karyawannya," ujarnya.

Jika dendanya dikenakan kepada perusahaan, maka tidak sepatutnya Asian Agri Grup mematuhi pembayaran denda yang diputuskan oleh MA tersebut.

"Companynya itu tidak bisa ditahan. Karena tidak pernah turut diadili," terang pakar hukum dari Universitas Muhammadiyah yang juga penasehat ahli kapolri ini.

Berdasarkan putusan MA, nominal tunggakan yang tertuang di dalam surat ketetapan pajak (SKP) harus dilunasi Asian Agri Group sebesar sebesar Rp1,829 triliun. Jumlah tersebut ditambah denda Rp 2,5 triliun, sehingga seluruh kewajiban pembayaran Asian Agri mencapai Rp4,3 triliun.Diketahui, SKP yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu didasarkan pada putusan MA atas perkara Suwir Laut. Namun yang menjadi pertanyaan, AAG tidak pernah didakwa serta tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri. [dem]