Berita

ilustrasi/ist

Politik

Stafsus SBY: Kalau Perlu Impor, Impor

KAMIS, 11 JULI 2013 | 22:38 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Staf Khusus Presiden bidang Pangan, Haryanto, membantah pemerintah gagal menekan kenaikan harga kebutuhan pokok akibat kenaikan harga bahan bakar minyak dan lebaran.

Menurut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tiga bulan sebelum harga BBM diputuskan naik sudah mewanti-wanti agar mempersiapkan diri sekaligus mengantisipasi ancaman kenaikkan harga kebutuhan pokok.

"Kalau perlu impor, impor," ujar dia dalam talkshow di salah satu televisi swasta, Kamis (11/7) malam.


Haryanto mengatakan pemerintah tidak anti dengan impor sebagaimana tidak anti terhadap ekspor. Tapi, katanya, impor hanyalah instrumen jangka pendek yang dilakukan saat harga sejumlah komoditas naik secara mendadak.

"(Arahan itu) sekarang sudah dipergunakan. Impor sudah diperbanyak, Bulog sudah diminta melakukan itu," katanya.

Meski begitu, kata Haryanto, pemerintah betul-betul mempertimbangkan soal impor. Sebab ada bahanya jika impor tidak dilakukan dengan baik. Impor dilakukan tidak hanya berdasarkan kebutuhan besarannya, tapi juga berdasarkan kualitas dan kapan waktunya.

Di lain pihak, tegas dia, impor tidak akan menjamin turunnya harga. Sebab yang melakukan impor bukan pemerintah.

Apakah pemerintah bisa mengendalikan harga, sehingga setelah lebaran harga turun?

"Pengalaman di negara manapun, pemerintah bisa mengendalikan harga bila punya stok. Stok Bulog hanya beras," jawab Haryanto. [dem]  

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya