Berita

ilustrasi/ist

Politik

Stafsus SBY: Kalau Perlu Impor, Impor

KAMIS, 11 JULI 2013 | 22:38 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Staf Khusus Presiden bidang Pangan, Haryanto, membantah pemerintah gagal menekan kenaikan harga kebutuhan pokok akibat kenaikan harga bahan bakar minyak dan lebaran.

Menurut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tiga bulan sebelum harga BBM diputuskan naik sudah mewanti-wanti agar mempersiapkan diri sekaligus mengantisipasi ancaman kenaikkan harga kebutuhan pokok.

"Kalau perlu impor, impor," ujar dia dalam talkshow di salah satu televisi swasta, Kamis (11/7) malam.


Haryanto mengatakan pemerintah tidak anti dengan impor sebagaimana tidak anti terhadap ekspor. Tapi, katanya, impor hanyalah instrumen jangka pendek yang dilakukan saat harga sejumlah komoditas naik secara mendadak.

"(Arahan itu) sekarang sudah dipergunakan. Impor sudah diperbanyak, Bulog sudah diminta melakukan itu," katanya.

Meski begitu, kata Haryanto, pemerintah betul-betul mempertimbangkan soal impor. Sebab ada bahanya jika impor tidak dilakukan dengan baik. Impor dilakukan tidak hanya berdasarkan kebutuhan besarannya, tapi juga berdasarkan kualitas dan kapan waktunya.

Di lain pihak, tegas dia, impor tidak akan menjamin turunnya harga. Sebab yang melakukan impor bukan pemerintah.

Apakah pemerintah bisa mengendalikan harga, sehingga setelah lebaran harga turun?

"Pengalaman di negara manapun, pemerintah bisa mengendalikan harga bila punya stok. Stok Bulog hanya beras," jawab Haryanto. [dem]  

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya