Berita

sby-boediono/net

Politik

SBY Kembali Gelar Rapat Bahas RUU Aparatur Sipil Negara

KAMIS, 11 JULI 2013 | 16:42 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menggelar rapat terbatas kabinet membahas Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN).

Rapat yang dimulai pukul 14.00 WIB, di Kantor Presiden, dihadiri antara lain Wapres Boediono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Abubakar, Menkeu Chatib Basri, Mendagri Gamawan Fauzi, Menkominfo Tifatul Sembiring, dan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto.

Rapat ini merupakan rapat ketiga membahas RUU ASN, setelah tanggal 14 Mei dan 23 Mei lalu. Dari dua rapat sebelumnya Presiden SBY secara prinsip setuju dengan beberapa substansi dalam draft RUU tersebut, ada pula beberapa pasal yang dianggap krusial dan masih perlu pembahasan lebih lanjut. Masalah krusial antara lain, Batas Usia Perpanjangan (BUP) Pensiun pegawai negeri sipil (PNS) kategori struktural dari 56 tahun menjadi 58 tahun. Sedangkan untuk PNS fungsional dari 58 tahun menjadi 60 tahun.


Persoalan lain yang masih dibahas adalah soal pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), pembinaan PNS di daerah, dan pelaksanaan promosi jabatan di instansi pemerintah secara terbuka.

RUU ASN merupakan respons atas kritik terhadap APBN, terutama soal banyaknya alokasi belanja pegawai. Dalam APBN 2013, anggaran belanja pegawai mencapai Rp 241 triliun. Sebanyak Rp 212 triliun di antaranya untuk gaji dan tunjangan PNS. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya