Berita

Mohammed Badie/net

Dunia

Kejaksaan Mesir Perintahkan Tangkap Pemimpin Ikhwanul Muslimin

RABU, 10 JULI 2013 | 20:11 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Kejaksaan Mesir memerintahkan untuk menangkap pemimpin gerakan Islam Ikhwanul Muslimin, Mohammed Badie. Badie dituduh menjadi dalang kekerasan di Kairo yang menewaskan 51 orang meninggal, Senin (8/7) lalu.

Beberapa tokoh Ikhwanul Muslimin terkemuka bahkan sudah dalam penahanan. Sementara yang lainnya sudah dikeluarkan surat perintah penangkapan.

Selain menolak Perdana Menteri Interim Hazem Al Beblawi, massa dari Ikhawanul Muslim menggelar protes besar di luar masjid Rabaa Al Adawiya di Kairo menuntut pembebasan sekaligus pemulihan Mohammed Morsy sebagai presiden.


Sayap politik Ikhwanul Muslimin di Mesir, Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP), mengatakan pihaknya tidak akan menerima tawaran untuk bergabung dengan kabinet yang dibentuk oleh Perdana Menteri Beblawi.

Jurubicara Ikhwanul Muslimin Gehad El Haddad tuduhan terhadap Badie dan para pemimpin Ikhwanul Muslimin senior lainnya, tidak lebih sebagai upaya kepolisian untuk memberangus protes di Rabaa.

"Ketika polisi menjadi penjahat, peradilan adalah pengkhianat," katanya seperti disiarkan Reuters.

Hadad mengatakan pihaknya punya laporan beda terkait peristiwa kekerasan yang terjadi Senin lalu. Menurut dia, tentara menembaki para demonstran yang sedang melaksanakan shalat Subuh tak jauh di luar barak tentara di mana mereka percaya Morsy ditahan. Sementara, pihak militer mengatakan tindakan tentara hanya merespon setelah mendapat serangan dari penyerang bersenjata. Dalam persitiwa itu, lebih dari 50 pendukung Ikhwanul Muslimin dan seorang prajurit dan dua polisi tewas.

Jadwal pemilu baru setelah Morsy lengser diumumkan sudah diumumukan Presiden interim Adly Mansour. Dia membeberkan rencana untuk mendirikan sebuah panel untuk mengamandemen konstitusi ditangguhkan dalam waktu 15 hari. Perubahan kemudian akan dimasukkan ke referendum yang akan diselenggarakan dalam waktu empat bulan, sehinga pemilihan parlemen kemungkinan dilakukan pada awal 2014. Setelah parlemen baru bersidang, maka akan ditunjuk presiden baru. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya