Berita

Mohammed Badie/net

Dunia

Kejaksaan Mesir Perintahkan Tangkap Pemimpin Ikhwanul Muslimin

RABU, 10 JULI 2013 | 20:11 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Kejaksaan Mesir memerintahkan untuk menangkap pemimpin gerakan Islam Ikhwanul Muslimin, Mohammed Badie. Badie dituduh menjadi dalang kekerasan di Kairo yang menewaskan 51 orang meninggal, Senin (8/7) lalu.

Beberapa tokoh Ikhwanul Muslimin terkemuka bahkan sudah dalam penahanan. Sementara yang lainnya sudah dikeluarkan surat perintah penangkapan.

Selain menolak Perdana Menteri Interim Hazem Al Beblawi, massa dari Ikhawanul Muslim menggelar protes besar di luar masjid Rabaa Al Adawiya di Kairo menuntut pembebasan sekaligus pemulihan Mohammed Morsy sebagai presiden.


Sayap politik Ikhwanul Muslimin di Mesir, Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP), mengatakan pihaknya tidak akan menerima tawaran untuk bergabung dengan kabinet yang dibentuk oleh Perdana Menteri Beblawi.

Jurubicara Ikhwanul Muslimin Gehad El Haddad tuduhan terhadap Badie dan para pemimpin Ikhwanul Muslimin senior lainnya, tidak lebih sebagai upaya kepolisian untuk memberangus protes di Rabaa.

"Ketika polisi menjadi penjahat, peradilan adalah pengkhianat," katanya seperti disiarkan Reuters.

Hadad mengatakan pihaknya punya laporan beda terkait peristiwa kekerasan yang terjadi Senin lalu. Menurut dia, tentara menembaki para demonstran yang sedang melaksanakan shalat Subuh tak jauh di luar barak tentara di mana mereka percaya Morsy ditahan. Sementara, pihak militer mengatakan tindakan tentara hanya merespon setelah mendapat serangan dari penyerang bersenjata. Dalam persitiwa itu, lebih dari 50 pendukung Ikhwanul Muslimin dan seorang prajurit dan dua polisi tewas.

Jadwal pemilu baru setelah Morsy lengser diumumkan sudah diumumukan Presiden interim Adly Mansour. Dia membeberkan rencana untuk mendirikan sebuah panel untuk mengamandemen konstitusi ditangguhkan dalam waktu 15 hari. Perubahan kemudian akan dimasukkan ke referendum yang akan diselenggarakan dalam waktu empat bulan, sehinga pemilihan parlemen kemungkinan dilakukan pada awal 2014. Setelah parlemen baru bersidang, maka akan ditunjuk presiden baru. [dem]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Bakom RI Gandeng Homeless Media Perluas Komunikasi Pemerintah

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:17

Bakom Rangkul Homeless Media, Komisi I DPR: Layak Diapresiasi tetapi Tetap Harus Diawasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:12

Israel Kucurkan Rp126 Triliun demi Pulihkan Citra Global yang Kian Terpuruk

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:11

Teguh Santosa: Nuklir Jangan Dijadikan Alat Tawar Politik Global

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:55

AS-Iran di Ambang Kesepakatan Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:34

LHKPN Prabowo dan Anggota Kabinet Merah Putih Masih Tahap Verifikasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:22

Apa Itu Homeless Media Dan Mengapa Populer Di Era Digital Saat Ini

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

Tangguh di Level 7.117, IHSG Menguat 0,36 Persen di Sesi I

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

China dan Iran Gelar Pertemuan Penting Bahas Situasi Timur Tengah

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:46

Industri Film Bisa jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:15

Selengkapnya