Berita

neta s pane/net

Politik

Minta Bantuan TNI, Tanda Polri Panik

SELASA, 09 JULI 2013 | 19:03 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Polri melibatkan dan meminta bantuan TNI dalam mencari 250 dinamit yang hilang. Koordinator Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai langkah Polri tersebut sebagai fenomena baru dalam hubungan Polri-TNI.

Selama ini keterlibatan TNI dalam tugas-tugas Polri menjaga keamanan hanya sebagai back up.

"Dari permintaan itu ada beberapa hal yang bisa dicermati. Permintaan dan pelibatan TNI bisa dibaca bahwa sesungguhnya Polri sudah panik karena hingga saat ini 250 dinamit itu belum ditemukan. Sementara, presiden berkali-berkali mengingatkan agar Polri benar-benar serius menjaga keamanan menjelang pemilu dan pilpres," kata Neta kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu, Selasa (9/7).


Bacaan lainnya, lanjut Neta, sepertinya Polri sudah mencium bahwa 250 dinamit itu dicuri kelompok radikal atau teroris, sehingga merasa perlu melibatkan TNI agar dinamit itu tidak disalahgunakan. Tapi, pelibatan TNI menjadi pertanyaan, bukankah selama ini Polri cukup piawai bekerja sendiri tanpa melibatkan TNI dalam menangkap dan menyergap para teroris, lalu kenapa dalam memburu 250 dinamit yang hilang Polri merasa perlu melibatkan TNI.

Neta mengatakan dalam mengatasi ancaman dan gangguan keamanan Polri memang diperbolehkan meminta bantuan TNI. Namun dalam kasus dinamit yang hilang, pelibatan TNI oleh Polri menjadi sebuah fenomena yang menarik.

"IPW sendiri berharap dinamit bisa segara ditemukan agar tidak disalahgunakan pihak-pihak tidak bertanggungjawab, seperti teroris," demikian Neta. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya