Pindah ke Hanura, Sunarwi Pegang Jabatan Haram

Sunarwi sudah tidak bisa lagi menjabat sebagai ketua DPRD Pati, Jawa Tengah. Posisinya 'haram' karena DPP PDIP sudah memecat Sunarwi sebagai ketua DPC PDIP Pati.

Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar mengatakan menurut Undang-undang partai politik dan Undang-undang Susunan dan Kedudukan Anggota DPR, DPD dan DPRD, seseorang yang berada di DPR dan DPRD ketika tidak lagi di dalam suatu parpol karena dipecat atau dilakukan pergantian antar waktu (PAW) maka orang itu harus keluar dari DPR dan DPRD.

"Artinya, sebagai lembaga politik, jika yang mengusungnya sudah memecatnya maka dia tidak lagi berhak menjadi anggota DPR atau DPRD. Di DPR dan DPRD tidak ada seseorang mewakili dirinya, maka dia tidak menjadi siapa-siapa," kata Junisab dalam keterangannya kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa (9/7).

Diketahui, Sunarwi saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPRD Pati. Ia adalah Ketua DPC PDIP Pati yang telah dipecat DPP PDIP karena konflik pencalonanya sebagai calon bupati di Kabupaten Pati. Sunarwi kini meloncat ke Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan posisi Sekretaris Hanura Pati. Sebelum di Hanura Sunarwi juga sempat disebut-sebut masuk di Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Akan tetapi, saat ada ormas Perindo ia ikut masuk dan kini menjadi pengurus Hanura Pati.

Dikatakan Junisab, persoalan Sunarwi belum dilengserkan dengan surat keputusan, itu soal administratif. Esensinya, lanjut Junisab, anggota DPR dan DPRD itu diusung partai politik. Maka kalau dia tidak mewakili parpol lantas dia wakil rakyat dari mana?

"Kalau dia tetap ngotot tetap di DPRD maka tidak sah semua yang ditandatanganinya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus mengaudit DPRD itu. BPK juga harus mengaudit efek surat-surat keputusan orang itu terhadap keuangan negara. Sahnya sesuatu penggunaan uang negara tidak terlepas dari sah atau tidaknya posisi politik yang menandatanganinya di DPR atau DPRD," ujar bekas anggota DPR RI dari Partai Bintang Reformasi (PBR) ini.

Masih menurut Junisab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menyelidiki jika ada kejadian seperti itu. Karena, selain dugaan korupsi maka dugaan penyimpangn kewenangan juga bisa digunakan KPK.

"IAW memprediksi, kasus seperti Ketua DPRD Pati itu sangat banyak di Indonesia sebab politisi kerap loncat pagar," pungkasnya. [dem]