Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis yang berada di wilayah Bonang, Kelapa Dua, Tangerang, Banten memelopori anti politik uang (money politic) dengan menyelenggarakan diskusi publik "Pemilu Bersih Tanpa Politik Uang". Hadir sebagai pembicara dalam diskusi yang digelar kemarin itu pengamat politik Mulyana W Kusumah, Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo dan Kordinator ICW Ade Irawan.
"Belajar dari penyelenggaraan ratusan pilkades di Banten ditengarai terjadinya politik uang. Hal itu ditandai dengan ditemukan kecurangan-kecurangan seta mobilisasi pemilih. Politik uang dimulai dari yang biasa saja dengan nominal Rp 25.000, hingga yang mencengangkan yakni Rp 1.500.000 untuk satu suara. Budaya semacam ini sangat berdampak pada pemilihan legislative yang akan datang dan saya kira, politik uang sudah menghantui wilayah Banten," ujar Ananta Wahana, pengasuh Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis.
Dijelaskan lebih lanjut, masyarakat Banten berhadapan ancaman pileg yang tidak bersih, tidak berkualitas dan masyarakat dibawa kearah pilihan caleg kucing garong. Hal ini ditandai juga dengan hilangnya spanduk atau banner yang menyerukan anti korupsi, seperti lawan korupsi ganyang koruptor. Oleh karenanya, sebagai tindak lanjut, dijelaskan lebih lanjut, Padepokan Karang Tumaritis akan membentuk satgas anti_politik uang. Langkah ini diambil sebagai komitmen padepokan tersebut yang didirikan setahun lalu dengan tujuan melahirkan pemimpin berkarakter yang memiliki integritas serta berkomitmen memberdayakan masyarakat di bidang politik.
Sementara Mulyana W Kusumah mengatakan meski sulit politik uang tetap dan harus dilawan karena UU Pemilu sendiri mengatur penyelenggaraan pemilu secara rumit dan bahkan sampai hal teknis.
"Jika ingin mengurangi politik uang, yang harus bekerja keras adalah Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berikut KPUDnya," ujarnya.
Di Indonesia, Mulyana menjelaskan lebih lanjut, telah dilakukan sebelas kali pemilu dari tahun 1955 sampai dengan 2014. Dalam kurun waktu itu, politik uang yang dikenal cukup kencang terjadi sejak 2004. Hanya saja, dari 1955 hingga 1999, pemilu yang diselenggarakan dianggap tidak demokratis.
"Oleh karenanya, rakyat Indonesia secara bijak harus melihat dua hal ini," jelasnya.
Arif Wibowo menjelaskan, politis tidak lahir tiba-tiba menjadi pejuang rakyat. Bisa dipastikan, jika tidak punya rekam jejak sebagai pejuang rakyat, jika terpilih pasti akan menjadi anggota DPR yang tidur saja.
Terkait dengan politik uang, dipaparkan bahwa, jika kampanye anti politik uang dilakukan oleh partai, masyarakat akan mentertawakan mengingat masyarakat tidak terlalu percaya pada partai. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, KPU dan juga KPUD harus mengkampanyekan atau menyosialisasikan dan diperkirakan hasilnya lebih efektif.
Pemilu yang berkualitas hanya bisa dicapai bila penyelenggaraan pemilu dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansinya. Jika penyelenggaraan pemilu tidak dapat dipertanggungjawabkan sudah pasti politik uang tidak mungkin dihapuskan. Tujuan dari politik uang adalah mempengaruhi masyarakat dalam memberi keputusan pilihan kepada pihak tertentu.
"Dalam iklim korupsi seperti ini, disamping jauh lebih berbahaya, politik uang itu akan jauh lebih berdampak, dahsyat dan sistemik, jika uang tersebut diberikan kepada penyelenggara pemilu. Sehingga, syarat utama terjadinya pemilu yang sehat , bersih dan berkualitas adalah KPU dan KPUD harus bersih terlebih dahulu," tegas Ade Irawan.
Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis secara tegas akan mengawal pileg 2014 dan memberi pendidikan politik kepada para calon pemilih ataupun juga calon pemimpin. Dalam dunia pewayangan, Karang Tumaritis itu adalah kampungnya Semar, seorang Dewa dan sekaligus pelayan. Semar telah berhasil mendidik para rakyat jelata, para pegawai istana dan sekaligus anak setan, menjadi pemimpin yang memiliki martabat.
[dem]
