Masyarakat diimbau untuk terlibat aktif melakukan koreksi terhadap berbagai kebijakan liberalisasi perdagangan. Langkah Kementrian Perdagangan yang akan menjembatani polarisasi Amerika Serikat dengan anggota G33 dalam pertemuan KTM ke-9 WTO di Bali semakin menegaskan sikap pemerintah Indonesia yang tidak berpihak pada rakyat.
"Kami menyerukan segenap Rakyat Indonesia, khususnya petani, nelayan, pedagang mikro dan kecil, buruh, termasuk buruh migran, dan perempuan untuk terlibat aktif melakukan koreksi terhadap berbagai kebijakan liberalisasi perdagangan dengan memberikan alternatif berdasarkan konstitusi RI, dan menolak pelaksanaan KTM 9 WTO yang akan dilangsungkan pada bulan Desember 2013 di Bali," ujar Sekjen Kiara, Abdul Halim, mewakili aliansi Gerakan Rakyat Melawan
Neokolonialisme dan Imperialisme (Gerak Lawan), Kamis (4/7).
Selain itu, Gerakan Lawan meminta pimpinan DPR dan Lembaga Tinggi Negara lainnya untuk mendesak pemerintah membatalkan pelaksaan KTM 9 WTO di Bali.
Presiden SBY dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan harus segera menutup rapat kran impor produk pangan, termasuk holtikultura, daging, dan perikanan sebagai bentuk dukungan kepada petani, nelayan, pekebun dan peternak Indonesia dengan memperpanjang ketentuan, menambah jenis Komoditas dan pos tariff dalam Permendag 60/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.
"Mendesak Pemerintah SBY untuk menjalankan reforma agraria dan model pertanian agroekologis untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan dan keberlanjutan lingkungan," tulis pernyataan sikap Gerak Lawan atas nama Sekjen Kiara, Abdul Halim.
Gerak Lawan terdiri dari Indonesia for Global Justice (IGJ), Bina Desa, Serikat Petani Indonesia (SPI), Solidaritas Perempuan (SP), Aliansi Petani Indonesia (API), Indonesian Human Right Committee for Social Justice (IHCS), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KONTRAS), Climate Society Forum (CSF), Koalisi Anti Utang (KAU), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Institut Hijau Indonesia (IHI), Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA).
Lalu, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Aliansi Jurnalis Independen (AJI Jakarta), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Serikat Buruh Indonesia (SBI), Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Universitas Al-Azhar Indonesia (Dosen Hubungan Internasional), Asosiasi Ekonomi-Politik Indonesia (AEPI), Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia (APPI) dan Migrant Care.
[dem]
