Berita

Julian Aldrin Pasha

Wawancara

WAWANCARA

Julian Aldrin Pasha: Presiden Tidak Akan Ambil Putusan Dalam Situasi Emosional & Ramai

JUMAT, 28 JUNI 2013 | 09:44 WIB

Presiden SBY belum membicarakan adanya reshuffle kabinet meskipun tiga menteri PKS siap mengundurkan diri.

Sampai sekarang, ketiga menteri dari PKS, yakni Menkominfo Tifatul Sembiring, Mensos Salim Segaf Al Juffri dan Mentan Suswono tetap bekerja.

“Saya belum bisa bicara mengenai reshuffle kabinet. Sebab, kabinet sampai sekarang berjalan baik-baik saja,” kata Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.


Seperti diketahui, Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq menegaskan, ketiga menteri PKS siap mundur dari kabinet. “Perlu saya jelaskan, ketiga menteri PKS sekarang secara pribadi menyatakan siap mundur kalau memang harus mundur,” kata Mahfudz.

Bahkan, lanjutnya, Mentan  Suswono sudah siap mengundurkan diri sejak awal. Namun, PKS masih menunggu keputusan Presiden SBY. “Kita lihat keputusan SBY, apakah akan menarik satu dua atau ketiganya,’’ ujarnya.

Julian Aldrin Pasha selanjutnya mengatakan, perombakan kabinet merupakan wewenang Presiden.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kenapa Anda mengatakan wacana mundur itu hanya sebatas isu saja?
Belum saatnya saya berbicara mengenai reshuffle kabinet karena saat ini belum ada informasi yang bisa saya sampaikan. Pada saat yang tepat, tentu akan ada penjelasan mengenai hal tersebut.  Jadi  saya belum bisa memberikan jawaban, kecuali bahwa reshuffle kabinet, termasuk di dalamnya pengangkatan dan pemberhentian para menteri merupakan prerogatif Presiden. Presiden dapat melakukan reshuffle kapan pun saat diperlukan.

Apa menteri-menteri dari PKS itu masih bekerja seperti biasa?
Ya, sejauh ini tidak ada reshuffle kabinet, maka menteri sekarang menjalankan tugas mereka sebagai pembantu Presiden dan tidak ada yang berubah.

Namun demikian tentu Presiden mendengarkan aspirasi dan pandangan beberapa kalangan masyarakat.

Satu hal yang akan saya sampaikan bahwa Presiden tidak akan mengambil keputusan dalam situasi yang emosional. Seperti biasa Presiden mengambil sebuah keputusan dengan melihat secara jernih dan objektif.
 
Sebuah keputusan diambil Presiden jika telah dipikirkan dengan sangat baik dan matang, tidak dalam situasi emosional dan tidak dalam kondisi ramai. Makanya saya tidak punya kewenangan untuk menjawab apakah ada reshuffle atau tidak sekarang ini.

Apa ini artinya Presiden memaafkan sikap PKS yang menolak kenaikan harga BBM?
Saya melihat Pak SBY adalah orang yang benar-benar bijak. Beliau mampu berlapang dada, apa lagi ada permohonan maaf dan pasti akan menerima maafnya. Saya melihat Pak SBY memiliki sifat pemaaf yang besar.

Tapi banyak masukan agar menteri PKS dicopot saja karena tidak sejalan dengan pemerintah, bagaimana ini?
Saya tidak tahu itu apa tujuannya. Tapi silakan saja tanyakan saja kepada mereka.

Apa ada masukan-masukan agar menteri PKS dicopot ke Presiden?
Ya. Pak SBY sudah pasti mendengarkan masukan aspirasi atau apapun yang berkembang di masyarakat dan perpolitikan.

Apakah menteri PKS tetap jalankan sosialisasi dan mengatur penyaluran BLSM?
Semua menteri sudah mendengarkan instruksi dan perintah Presiden yang diminta untuk mengawal atau memastikan berjalan lancarnya program kompensasi setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga atau mengurangi subsidi BBM.

Jelas sekali instruksinya kepada menteri, terutama pada menteri-mentari terkait. Presiden tidak mengingat mereka berasal dari partai mana. Sebab, posisi menteri memang berkewajiban untuk menyukseskan, mendukung atau menjalankan perintah Presiden.

Apakah itu berjalan dengan baik, mari kita lihat bersama-sama. Masyarakat kan juga diminta untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi jalannya pemberian kompensasi berupa BLSM, BSM, Raskin dan program Keluarga Harapan itu agar program itu bisa jalan dengan lancar dan baik.

Adakah perintah Presiden agar parpol koalisi juga sama-sama membantu?
Saya kira perintah itu disampaikan kepada jajaran tanpa kecuali. Semua berkewajiban mendukung apa yang menjadi keputusan pemerintah. [Harian Rakyat Merdeka]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya