Berita

presiden sby

HARI MUSIK INDONESIA

Seniman Musik Pun Berani Mengkritik Presiden SBY

KAMIS, 27 JUNI 2013 | 19:23 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kalangan seniman musik menganggap Presiden SBY tak peka dalam menetapkan Hari Musik Nasional pada tanggal 9 Maret yang merujuk pada hari lahir pencipta lagu Indonesia Raya, Wage Rudolph Supratman.

Seniman musik yang tergabung Lembaga Musik Indonesia (LMI) yang dipimpin Didied Mahaswara mencium bau kultus individu yang mengabaikan peranan musisi lain yang hidup dan memberikan sumbangsih tak sedikit di masa kebangkitan dan awal kemerdekaan Indonesia.

Istilah Hari Musik Nasional pun, menurut Didied dalam keterangan yang diterima redaksi malam ini (Kamis, 27/6) terasa kurang tepat dan sebaiknya diganti dengan istilah Hari Musik Indonesia yang lebih memperlihatkan aspek nasionalisme dan keberagaman etnik.


Didied dan kawan-kawannya berencana menggelar Hari Musik tandingan pada 29 Juni nanti. Ia telah menyebarkan undangan ke sejumlah pejabat termasuk pimpinan MPR RI, DPR RI dan DPD RI.

Proklamasi Hari Musik Indonesia ini, sebutnya, untuk menghapus kekeliruan sejarah yang telah dilakukan pemerintah SBY yang telah mengeluarkan Keppres 10/2013 Tentang Hari Musik Nasional.

Penetapan Hari Musik Nasional versi SBY, masih kata Didied, tidak melibatkan para seniman musik tradisional yang selama ini bersusah payah mempertahankan eksistensi dan derajat jenis-jenis musik etnis tanah air secara nasional, regional, dan internasional. SBY hanya melibatkan kalangan industri rekaman dan artis musik pop.

Didied sudah lama memperjuangkan eksistensi Hari Musik Indonesia. Perjuangan itu dimulainya pada dekade 1980an ketika bersama Beni Panjaitan ia memprakarsai Hari Musik. Di tahun 2000 mereka membentuk panitia Hari Musik sekaligus menggagas perlunya Museum Musik Indonesia. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya