Berita

Politik

Pencaplokan TelkomVision oleh CT Corp Terus Dipertanyakan

RABU, 26 JUNI 2013 | 21:06 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya menganggap aneh rencana PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) menjual hampir seluruh saham anak perusahaan, TelkomVision, ke Trans Corp milik Chairul Tanjung.

"Tidak ada alasan mengapa TelkomVision yang potensial harus dijual ke swasta," ujar dia dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Rabu (26/6).

Politisi Partai Golkar ini berpendapat, dalam rencana penjualan TelkomVision sejauh ini belum tercium motivasi politik. Meski di sisi lain, ada dugaan pihak pembeli memanfaatkan kedekatannya dengan penguasa.


"Pelakunya adalah orang-orang yang dekat dengan kekuasaan yang menggunakan kedekataannya tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Langkah PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) menjual anak usahanya, TelkomVision, kepada CT Corp menuai banyak kecurigaan. Ekonom Sustainable Development Indonesia, Drajad H Wibowo, mengungkapkan, penjualan dinilai tidak memiliki urgensi terhadap kinerja Telkom.

"Apa alasan strategis Telkom menjual TelkomVision? Tidak ada alasan sama sekali!" tegas dia.

Jika alasannya rugi, menurut Drajad, banyak hal yang bisa dilakukan misalnya dengan cara mengganti jajaran direksi, dan komisaris sehingga kinerja perusahaan lebih positif atau masuk ke pasar modal.

"Jika Telkom membutuhkan likuiditas, dia dapat meraih dana dari pasar dengan mudah. Apalagi hanya 100 juta dollar AS lebih. Satu obligasi korporasi sudah cukup dan akan diburu investor," ujar Dradjad.

Justru, katanya, dengan menjual TelkomVision perusahaan telekomunikasi itu kehilangan kesempatan bisnis yang menjadi andalan di masa depan. Menurut dia, nilai penjualan TelkomVision ke CT Corp terlalu murah. Beredar luas bahwa aksi korporasi tersebut bernilai sekitar 100 juta dollar AS.  

Drajad mengaku dirinya sudah melakukan konfirmasi ke beberapa pejabat negara terkait. Para pejabat yang dihubungi umumnya menjawab tidak ikut-ikutan atau tidak tahu menahu. Mereka juga tidak yakin jika Presiden SBY tahu dan atau merestui pencaplokan ini.

"Perlu dicatat, tidak semua pelaku usaha televisi baik FTA maupun TV berbayar, diundang mengikuti tender," tegasnya lagi.

Dradjad berpendapat kedekatan Chairul Tanjung dengan Presiden SBY bisa menimbulkan gosip politik yang merugikan Presiden. Kedekatan Chairul dengan Presiden, menurut informasi yang didapat Dradjad bahkan melampaui kedekatan Presiden dengan para menteri di kabinetnya.

"Misalkan, pencaplokan ini digosipkan untuk menggalang dana kampanye. Karena, terdapat potensi capital gain yang sangat besar jika TelkomVision di-IPO-kan pada akhir 2013 atau awal 2014 setelah dicaplok. Termasuk bakal digosipkan untuk menggalang dana kampanye," jelas Drajad.

Bila alasan ekonomi benar-benar menjadi dasar dilepasnya hampir seluruh saham anak perusahaan Telkom, menurut dia terlalu mengundang pertanyaan untuk dipatahkan. Dengan jabatan Chairul Tanjung di Komite Ekonomi Nasional, Dradjad berpendapat semestinya dia lebih  menahan diri untuk tak menyentuh BUMN dan anak perusahaannya. Kalau Chairul Tanjung benar-benar hanya ingin merambah bisnis televisi berbayar, menurut Dradjad akan jauh lebih elok bila mengadopsi cara VivaSky atau pemain lama seperti MNC dan First Media, atau bahkan membuat barang baru seperti Aora.

"Bukan mencaplok anak usaha BUMN yang sudah matang," demikian Dradjad. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya