BEM Uniba: Tata Kelola Energi Harus Diubah Jadi Pro Rakyat

Kebijakan pemerintahan SBY-Boediono menaikkan harga BBM menyusul perubahan asumsi pada APBN 2013 terus menuai kecaman dari kalangan mahasiswa di Indonesia. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Balikpapan menyesalkan kebijakan yang menambah beban hidup masyarakat.

"Kami tidak setuju karena dampaknya sampai saat ini begitu besar dan mempersulit kehidupan masyarakat. Harga berbagai barang kebutuhan pokok sudah merangkak naik sejak kenaikan harga BBM ini diwacanakan beberapa bulan lalu. Kini harga bahan pokok kembali mengalami kenaikan," ujar Ketua BEM Uniba Chandra Bagus kepada redaksi menjelang tengah malam ini (Selasa, 25/6) usai menggelar diskusi terbatas yang juga dihadiri Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) se-Dunia Zulham Effendi.

Menurut Chandra Bagus, langkah paling jitu untuk mengakhiri polemik BBM ini adalah dengan mengubah tata kelola energi Indonesia secara umum. Negara, sebutnya, harus menguasai seluruh sumber daya alam di Indonesia untuk kepentingan rakyat.

"BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) bukanlah solusi yang tepat untuk menuntaskan kemiskinan rakyat Indonesia. Perlu ada solusi alternatif yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat seperti yang dilakukan Jepang, Singapura dan negara-negara lain," sambungnya.

Dia juga mengatakan sudah saatnya pemerintah fokus membangun moda trasnportasi publik untuk menghemat penggunaan BBM. Hal lain yang disampaikannya adalah kebutuhan anggaran untuk mensubsidi BBM dapat diperoleh dengan memiskikan koruptor. [dem]