Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disarankan membentuk tim khusus untuk membahas kemungkinkan menghentikan pengalokasian anggaran hingga Rp 60 triliun tiap tahun untuk subsidi bunga obligasi rekapitalisasi (OR) perbankan. Langkah ini mendesak dilakukan, agar struktur APBN benar-benar bermanfaat bagi sebagian besar rakyat Indonesia yang benar-benar membutuhkan.
"Sejak 2003 APBN kita mengalokasikan dana sekitar Rp 60 triliun tiap tahun untuk subsidi obligasi rekapitalisasi perbankan. Ini adalah subsidi untuk para bankir yang sudah sangat kaya raya. Celakanya, subsidi itu akan terus berlanjut hingga tahun 2033. Pada saat yang sama, pemerintah justru menaikkan harga bahan bakar minyak dengan dalih untuk menyelamatkan APBN. Ini jelas ketidakadilan luar biasa yang harus segera dihentikan," papar Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Indonesia (ARUP), DR Rizal Ramli usai bertemu Ketua DPR Marzuki Alie di kantornya, Selasa (25/6).
Menurut dia, pengalokasian anggaran untuk mensubsidi perbankan ini memang tidak banyak diketahui publik. Pasalnya, di APBN pos ini tidak muncul dengan nama yang eksplisit subsidi bunga obligasi rekap. Pemerintah telah menyamarkan pos pembayaran obligasi rekap perbankan ini dengan nama pembayaran surat utang negara (SUN).
Pernyataan Rizal Ramli tentang alokasi subsidi bunga OR perbankan di APBN yang tidak banyak diketahui publik benar adanya. Jangankan publik awam, seorang Jhony Marbun Alen, anggota Komisi VII DPR, yang sore itu mendampingi Marzuki pun mengaku terkejut.
"Saya baru tahu ada subsidi bunga obligasi rekap di APBN. Padahal sudah 10 tahun saya bergelut di APBN, tapi selama ini tidak tahu. Buat saya ini jadi masukan sangat berharga yang akan diperhatikan," ungkap Jhony.
Sehubungan dengan itu, Rizal Ramli yang juga calon presiden alternatif versi The President Centre mendesak DPR membentuk tim khusus untuk membahas alokasi OR ini. Kalau perlu dibentuk Pansus guna menelusuri mengapa pemerintah setiap tahun tetap mengalokasikan dana puluhan triliun rupiah untuk mensubsidi orang-orang yang sudah sangat kaya raya.
Pada pertengahan 2012 silam, sebetulnya Marzuki Alie sudah memerintahkan Komisi XI untuk membahas kemungkinan menghentikan pengalokasian pembayaran subsidi bunga OR. Saat itu, dia bersama sejumlah pimpinan DPR dan pimpinan Komisi-komisi DPR menerima sejumlah tokoh dan ekonom. Mereka antara lain mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie, ekonom senior Sri Edi Swasono, Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia Sasmito Hadinagoro, dan Direktur Indonesia Resources (Ires) Marwan Batubara. Seperti halnya Rizal Ramli, mereka juga mendesak DPR menghentikan pembayaran OR pada APBN yang sudah berlangsung sejak 2003.
Keberpihakan pemerintah dan DPR terhadap rakyat kecil memang patut dipertanyaakan. Ironisnya, di sisi lain harga BBM justru dinaikkan. Saat ini sedikitnya ada 73 juta pengendara motor yang setiap hari mengkonsumsi BBM. Dengan demikian klaim bahwa BBM banyak dikonsumsi orang kaya seperti yang selama ini disampaikan pemerintah, jelas tidak benar. Padahal, penghematan yang diperoleh dari dinaikkannya harga BBM jauh lebih kecil dibandingkan subsidi bunga obligasi rekap perbankan tersebut.
"Rakyat kena pukulan telak tiga kali berturut-turut terkait kenaikan harga BBM. Pertama, ketika kenaikan baru diwacanakan, harga-harga langsung naik. Pukulan kedua, ketika DPR menyetujui APBNP 2013. Pukulan ketiga, saat pemerintah memutuskan harga BBM naik, harga-harga kembali naik. Apalagi keputusan ini justru diambil saat menjelang puasa, lebaran dan tahun ajaran baru. Rakyat benar-benar babak-belur dibuatnya," papar Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini.
[dem]
