Berita

ilustrasi/ist

Politik

Elit Polri Jangan Tutupi Kasus Makelar Jabatan

SENIN, 24 JUNI 2013 | 22:39 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Penangkapan dua perwira Polri yang diduga terlibat makelar jabatan adalah peristiwa yang sangat mengejutkan, apalagi terjadi menjelang HUT Polri. Ind Police Watch (IPW) mendesak Polri tidak menutup-nutupi penanganan kasusnya.

"Elit-elit Polri harus membuka kasusnya secara transparan dan terang benderang, serta membawa keduanya ke pengadilan," ujar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Senin (24/6).

Neta mengatakan isu makelar jabatan bukanlah isu baru di kepolisian. Meski sudah ada upaya dari Polri untuk memberantasnya, isu makelar jabatan tetap saja muncul.


Menurut dia, isu makelar jabatan kerap membuat perwira-perwira potensial menjadi putus asa. Sebab orang-orang tanpa prestasi tapi dekat dengan makelar jabatan dan kekuasaan bisa mendapat jabatan strategis. Sebaliknya, perwira berprestasi yang tidak punya akses hanya gigit jari.

"Sistem kaderisasi Polri terjadi seperti ular, hanya melingkar-lingkar di kalangan perwira yang itu itu saja," katanya.

Neta pun mendesak Kapolri menjelaskan secara transparan tentang penangkapan anggota polisi yang terlibat makelar jabatan ini. Apalagi ada informasi bahwa yang menangkap makelar jabatan itu adalah anggota Polri mantan penyidik KPK. Jika itu benar, hal ini menunjukkan semakin ada upaya yang kuat dari internal Polri untuk membersihkan diri, membersikan Polri dari praktek-praktek makelar jabatan.

"IPW berharap KPK dan Kompolnas segera menelusurinya agar elit-elit Polri tidak menyembunyikan kasus ini. Bagaimana pun kasus ini sangat mencoreng citra Polri," tuturnya.

"Kapolri harus memberi jaminan bahwa anggota polisi yang menangkap dan mengungkap kasus ini tidak dikorbankan, melainkan harus dilindungi. Justru polisi-polisi yang terlibat makelar jabatan harus disikat sampai habis dari tubuh Polri," demikian Neta. [dem]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Bakom RI Gandeng Homeless Media Perluas Komunikasi Pemerintah

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:17

Bakom Rangkul Homeless Media, Komisi I DPR: Layak Diapresiasi tetapi Tetap Harus Diawasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:12

Israel Kucurkan Rp126 Triliun demi Pulihkan Citra Global yang Kian Terpuruk

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:11

Teguh Santosa: Nuklir Jangan Dijadikan Alat Tawar Politik Global

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:55

AS-Iran di Ambang Kesepakatan Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:34

LHKPN Prabowo dan Anggota Kabinet Merah Putih Masih Tahap Verifikasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:22

Apa Itu Homeless Media Dan Mengapa Populer Di Era Digital Saat Ini

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

Tangguh di Level 7.117, IHSG Menguat 0,36 Persen di Sesi I

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

China dan Iran Gelar Pertemuan Penting Bahas Situasi Timur Tengah

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:46

Industri Film Bisa jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:15

Selengkapnya