Berita

ilustrasi/ist

Politik

Elit Polri Jangan Tutupi Kasus Makelar Jabatan

SENIN, 24 JUNI 2013 | 22:39 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Penangkapan dua perwira Polri yang diduga terlibat makelar jabatan adalah peristiwa yang sangat mengejutkan, apalagi terjadi menjelang HUT Polri. Ind Police Watch (IPW) mendesak Polri tidak menutup-nutupi penanganan kasusnya.

"Elit-elit Polri harus membuka kasusnya secara transparan dan terang benderang, serta membawa keduanya ke pengadilan," ujar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Senin (24/6).

Neta mengatakan isu makelar jabatan bukanlah isu baru di kepolisian. Meski sudah ada upaya dari Polri untuk memberantasnya, isu makelar jabatan tetap saja muncul.


Menurut dia, isu makelar jabatan kerap membuat perwira-perwira potensial menjadi putus asa. Sebab orang-orang tanpa prestasi tapi dekat dengan makelar jabatan dan kekuasaan bisa mendapat jabatan strategis. Sebaliknya, perwira berprestasi yang tidak punya akses hanya gigit jari.

"Sistem kaderisasi Polri terjadi seperti ular, hanya melingkar-lingkar di kalangan perwira yang itu itu saja," katanya.

Neta pun mendesak Kapolri menjelaskan secara transparan tentang penangkapan anggota polisi yang terlibat makelar jabatan ini. Apalagi ada informasi bahwa yang menangkap makelar jabatan itu adalah anggota Polri mantan penyidik KPK. Jika itu benar, hal ini menunjukkan semakin ada upaya yang kuat dari internal Polri untuk membersihkan diri, membersikan Polri dari praktek-praktek makelar jabatan.

"IPW berharap KPK dan Kompolnas segera menelusurinya agar elit-elit Polri tidak menyembunyikan kasus ini. Bagaimana pun kasus ini sangat mencoreng citra Polri," tuturnya.

"Kapolri harus memberi jaminan bahwa anggota polisi yang menangkap dan mengungkap kasus ini tidak dikorbankan, melainkan harus dilindungi. Justru polisi-polisi yang terlibat makelar jabatan harus disikat sampai habis dari tubuh Polri," demikian Neta. [dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

16 Negara Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Tujuh Wakil Asia

Senin, 29 Juni 2026 | 02:03

Prediksi Skor Babak 32 Besar

Senin, 29 Juni 2026 | 02:00

Bareskrim Gagalkan Peredaran 325 Kg Sabu Jaringan Thailand-Aceh

Senin, 29 Juni 2026 | 01:31

Segera Terbitkan Regulasi Pelarangan LGBT!

Senin, 29 Juni 2026 | 01:12

Forum Konferensi Republik Hasilkan Tiga Mandat

Senin, 29 Juni 2026 | 01:03

Mesir vs Iran: Stadion Berubah Jadi Arena Adu Gengsi Ribuan Tahun

Senin, 29 Juni 2026 | 00:38

Pelarangan Konferensi Republik di Kampus UI Tak Menumbuhkan Pesimisme

Senin, 29 Juni 2026 | 00:27

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

BPPKB Banten HDS Melepas Stigma Negatif terhadap Ormas

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:41

Forum Konferensi Republik Dibatalkan Sepihak oleh Kampus UI

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:05

Selengkapnya