Berita

ilustrasi/ist

Politik

Elit Polri Jangan Tutupi Kasus Makelar Jabatan

SENIN, 24 JUNI 2013 | 22:39 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Penangkapan dua perwira Polri yang diduga terlibat makelar jabatan adalah peristiwa yang sangat mengejutkan, apalagi terjadi menjelang HUT Polri. Ind Police Watch (IPW) mendesak Polri tidak menutup-nutupi penanganan kasusnya.

"Elit-elit Polri harus membuka kasusnya secara transparan dan terang benderang, serta membawa keduanya ke pengadilan," ujar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Senin (24/6).

Neta mengatakan isu makelar jabatan bukanlah isu baru di kepolisian. Meski sudah ada upaya dari Polri untuk memberantasnya, isu makelar jabatan tetap saja muncul.


Menurut dia, isu makelar jabatan kerap membuat perwira-perwira potensial menjadi putus asa. Sebab orang-orang tanpa prestasi tapi dekat dengan makelar jabatan dan kekuasaan bisa mendapat jabatan strategis. Sebaliknya, perwira berprestasi yang tidak punya akses hanya gigit jari.

"Sistem kaderisasi Polri terjadi seperti ular, hanya melingkar-lingkar di kalangan perwira yang itu itu saja," katanya.

Neta pun mendesak Kapolri menjelaskan secara transparan tentang penangkapan anggota polisi yang terlibat makelar jabatan ini. Apalagi ada informasi bahwa yang menangkap makelar jabatan itu adalah anggota Polri mantan penyidik KPK. Jika itu benar, hal ini menunjukkan semakin ada upaya yang kuat dari internal Polri untuk membersihkan diri, membersikan Polri dari praktek-praktek makelar jabatan.

"IPW berharap KPK dan Kompolnas segera menelusurinya agar elit-elit Polri tidak menyembunyikan kasus ini. Bagaimana pun kasus ini sangat mencoreng citra Polri," tuturnya.

"Kapolri harus memberi jaminan bahwa anggota polisi yang menangkap dan mengungkap kasus ini tidak dikorbankan, melainkan harus dilindungi. Justru polisi-polisi yang terlibat makelar jabatan harus disikat sampai habis dari tubuh Polri," demikian Neta. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya