Berita

Mulyana W Kusuma

Soal Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Indonesia di Bawah Timor Leste

SELASA, 18 JUNI 2013 | 01:31 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Tren keterwakilan perempuan dalam parlemen di seluruh dunia meningkat. Namun di Indonesia, meskipun mengalami peningkatan, angkanya masih jauh tertinggal dibanding negara-negara lain.

Demikian disampaikan Ketua Mejelis Nasional Serikat Kerakyatan Indonesia (Sakti) Mulyana Wirakusumah, dalam dialog Publik "Peningkatan Kualitas Keterwakilan Politik  Perempuan dalam PEMILU 2014" di Hotel & Convention Center JS Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (17/6).

"Data dari World Bank memberikan gambaran masih rendahnya proporsi kursi perempuan di parlemen nasional Indonesia yang hanya menempati urutan ke-93 dari 185 negara," ujarnya.


Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini mengatakan hanya ada 32 negara yang mencapai prosentase di atas kuota 30 persen, dengan peringkat pertama ditempati negara Rwanda yang keterwakilan perempuan di parlemannya mencapai 56 persen.

"Bahkan Indonesia kalah dengan negara yang baru merdeka yaitu Timor Leste dengan keterwakilan perempuan 39 persen," ujarnya.

Mulyana menjelaskan di negara-negara maju seperti kebanyakan di negara Eropa, banyaknya perempuan yang duduk di parlemen disebabkan banyak perempuan disana yang berprofesi sebagai wanita karir. Realitas politik tersebut tidak terlepas dari komitmen kuat suatu pemerintah melalui perubahan hukum dan kebijakan.

Mulyana mengakui jumlah perempuan di Parlemen nasional Indonesia terus mengalami peningkatan sejak pemilu pertama pada tahun 1955. Namun pada pemilu mendatang keterwakilan perempuan di parlemen hanya kisaran 25 persen.

"Pada pemilu 2014 tidak akan terlampau signifikan, paling jauh jumlah di parlemen nasional hanya mencapai sekitar 20-25 persen," tutupnya. [zul]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya