Berita

maruarar sirait/ist

Politik

PDIP: Alasan Pemerintah BBM Naik Tidak Masuk Akal

SABTU, 15 JUNI 2013 | 16:49 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Alasan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi demi menghemat anggaran tidak masuk akal. Pasalnya, pemerintah selama ini mengelola anggaran dengan tidak efisien. Setiap tahun pemerintah melakukan pemborosan APBN.

Begitu disampaikan Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait kepada wartawan di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/6).

"Tidak pantas bagi pemerintah melalukan penghematan dengan cara yang membebani rakyat seperti menaikkan harga BBM bersubsidi," tegas Ara, begitu Maruarar disapa.


"Ada sisa anggaran Rp 30 triliun pertahun, ada perjalanan dinas yang dari audit BPK saja sudah jelas ada pemborosan," sambung dia.

Seharusnya, kata Ara, pemerintah memperbaiki tata kelola anggaran dan memaksimalkan pos-pos penerimaan negara sebelum menaikkan harga BBM.

"Ayo kita naikkan bea keluar batu bara Rp 40 triliun pertahun. Kita naikkan tarif cukai untuk alkohol minuman bersoda, rokok. Ada satu jenis rokok 20 miliar batang satu tahun, dinaikkan 100 perak saja itu satu merek sudah Rp2 triliun," terang anggota Komisi XI DPR RI itu.[dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya