Berita

Heru Lelono

Wawancara

WAWANCARA

Heru Lelono: Presiden Dikhianati PKS Tapi Tetap Saja Sabar

SABTU, 15 JUNI 2013 | 08:00 WIB

Sangat aneh sikap PKS yang tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Kalau yang nolak partai di luar koalisi, itu wajar. Tapi PKS yang tiga kadernya bagian dari kabinet, itu aneh,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi, Heru Lelono kepada Rakyat Merdeka, Kamis (13/6).

Heru Lelono mengungkapkan, sebenarnya SBY menginginkan kabinet dan parpol pendukung kompak dalam setiap program dan kebijakan pemerintah.


Berikut kutipan selengkapnya:
 
Apa komentar Presiden mengenai sikap PKS itu?
Saya tidak tahu persis komentar Pak SBY. Tapi beliau berkali-kali menyatakan untuk mengambil sebuah keputusan tentu dibicarakan dengan pembantu presiden yakni menteri.

Kalau saya menilai, sebetulnya untuk menaikkan harga BBM itu selalu tidak popular.
Artinya, yang akan mengalami kerugian adalah Pak SBY.
 
Apa yang dilakukan SBY?
Presiden berkali-kali mengatakan, keputusan pemerintah itu yang paling bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia adalah beliau. Sebab, yang dapat amanah atau mandat itu kan Presiden maka beliau yang bertanggung jawab.

Tapi alasan Presiden untuk menaikkan itu kan cukup rasional.

Kenapa Anda bilang rasional?
Selain untuk menjaga APBN tidak jebol, Presiden selalu memikirkan keberlangsungan masa depan negara kita. Kalau tidak memikirkan masa depan bisa saja. Apalagi ke depan, beliau tidak jadi presiden lagi.
 
Ada yang menilai ini langkah ragu-ragu, apa benar?
Presiden mengatakan kepada saya bahwa dirinya memberikan keputusan yang baik, bukan ragu-ragu menaikkan harga BBM. Pada saat itu SBY ingin mendapatkan penjelasan dari kabinetnya  dulu, mengenai bagaimana mengelola dana kompensasi bagi masyarakat tidak mampu.
 
Ada partai yang menolak pemberian BLSM, bagaimana tanggapan SBY?
SBY pernah menyebutkan, apa mereka tidak pernah melarat. Presiden tidak bisa membayangkan  masyarakat miskin yang terkena dampak atas kenaikan BBM ini.

Lalu ada yang komentar jangan berikan ikan tapi kail. Tapi kalau orang yang sangat miskin dikasih kail kan tidak bisa mancing juga. Jangan-jangan mati duluan.

PKS menolak kenaikan harga BBM, ini bagaimana?
Pemerintah sudah mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM, SBY hanya minta tolong kepada para pembantu dan partai pendukungnya untuk mensosialisasikan dengan benar kepada masyarakat kenapa pemerintah harus naikkan harga BBM.

Presiden kan hanya minta dibantu jelaskan kepada masyarakat. Jangan takut pamornya turun, karena yang tanggung jawab kan presiden dan yang paling rugi adalah beliau.
     
Mereka sebutkan ada solusi lain, tidak harus naikkan harga BBM, apa tanggapan SBY?
Semestinya kalau tidak setuju harga BBM dinaikkan disampaikan dong dalam sidang cabinet. Selama ini sidang kabinet selalu terbuka dan semua menteri ikut.

Nah yang disesalkan kalau tidak setuju harga BBM dinaikkan setelah diambil keputusan, lalu berbicara di luar. Ini kan nggak benar.
 
Apakah SBY masih sabar melihat sikap PKS ini?
Pak SBY sabar, beliau selalu mementingkan hal yang lebih besar. Presiden kalau mau marah tentu memilih mana yang penting atau tidak penting. Kalau ada yang meributkan hal yang  tidak perlu untuk apa marah.

Apa SBY merasa dikhianati?
Saya rasa semua orang kalau jadi Pak SBY pasti merasa dikhianati. Mungkin beliau tidak  ngomong karena sangat sabarnya itu. Makanya mari kita coba berpikir jernih saja, apakah harga BBM ini perlu dinaikkan atau tidak.

Pengamat malah yang lebih dulu mendorong dan mengatakan harga BBM perlu naik, pengamat kan tidak berpolitik.
 
Menteri dari PKS setuju harga BBM naik karena sebagai posisi pembantu presiden, bagaimana ini?
Ha-ha-ha, kalau saya ditanya itu biar masyarakat saja yang menilai. Kalau memang begitu seharusnya menteri itu sudah lama keluar dari PKS dong. Sebab, mereka di dalam kabinet dan masih dipercayai Presiden untuk bantu kerja di pemerintahan. [Harian Rakyat Merdeka]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya