Berita

Politik

PKS Terancam Tidak Akan Diajak Koalisi Lagi

JUMAT, 14 JUNI 2013 | 04:06 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kalangan pengamat menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak perlu ragu lagi untuk menarik tiga menterinya di kabinet terkait penolakan mereka atas rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

"Kesan saya presiden sekarang sama sekali tidak keberatan PKS menarik menteri-menterinya," kata pengamat politik senior Fachri Ali dalam talkshow di TVRI, Kamis (13/6) malam.

Masalahnya, menurut dia, dalam permainan politik yang sekarang terjadi, PKS minta yang dipecat karena akan ada efek politik yang diharapkan konstruktif bagi mereka. Sementara SBY sebagai politisi, bukan kepala negara, juga berhitung kalau dia memecat PKS bisa-bisa destruktif buat partainya.


"Persoalan sekarang ini adalah persoalan politik praktis diantara mereka, bukan diantara orang-orang di luar itu," katanya.

Lebih lanjut dia melihat, manuver PKS yang menempatkan setengah badannya di pemerintahan sementara setengahnya lagi di luar pemerintahan akan jadi catatan buruk PKS di mata partai politik lain. Partai politik manapun yang nanti memiliki posisi seperti Demokrat saat ini akan berhati-hati melirik PKS. PKS dianggap bukan kawan yang bisa melebur secara total dalam keadaan senang dan susah alias tidak total bila diajak berkoalisi.

"Soal kawan ini merupakan sesuatu yang prinsipil dalam koalisi. Apakah Anda bisa menjadi kawan yang baik, inilah pengertian the real meaning koalisi," tandasnya.[dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya