Berita

mega-sby

Megawati harus Tunjuk Jokowi sebagai Capres Kalau Tak Mau Jadi Oposisi Lagi

SELASA, 11 JUNI 2013 | 22:23 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri termasuk tokoh yang percaya pada hasil survei yang menggunakan metodologi ilmiah.
 
Karena itu, Megawati diyakini akan menunjuk Joko Widodo sebagai calon presiden dari partainya. Alasannya, elektabilitas Gubernur DKI Jakarta itu paling moncer berdasarkan temuan hampir semua lembaga survei.

Apalagi, ujar Direktur Eksekutif Institute for Transformation Studies (Intrans) Saiful Haq (Selasa, 11/6), saat ini Mega juga sedang gencar menyiapkan kader mudanya untuk jadi pemimpin.


"Ibu Mega sudah melakukan itu dengan mencalonkan kader-kader mudanya, misalnya Ganjar Pranowo di (Pilgub) Jawa Tengah, dan Rieke Diah Pitaloka di Jawa Barat. Saya pikir itu menunjukkan Mega sedang menyiapkan generasi lapis baru PDIP. Itu sangat positif untuk perkembangan politik Indonesia," jelas Saiful Haq.

Menurut Saiful Haq, kalau Mega jika memang tidak ingin lagi jadi oposisi, tidak ada jalan lain kecuali mencalonkan Jokowi. "Kalau dia melaunching capresnya sebelum pemilihan legislatif 2014, PDIP diyakini menjadi pemenang mayoritas," imbuhnya.

Sama dengan Mega, sambung Saiful Haq, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga sangat percaya dan bahkan selalu menggunakan survei sebagai landasan dalam menentukan sikap politik. "Ini berbeda dengan tokoh-tokoh senior lain yang tidak percaya pada metodelogi ilmiah dalam menentukan pilihan politik," imbuhnya.

Sejak pilpres 2004 lalu sampai saat ini, Saiful Haq menjelaskan, SBY secara konsisten percaya dan terus mengamati hasil-hasil  survei yang ada.

Karena itu, SBY pasti tahu bahwa saat ini dua figur yang memiliki elektabilitas tinggi dibanding tokoh-tokoh lain. Yaitu, Jokowi dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.  "Satu karakternya sangat merakyat. Kedua, karakternya tipikal Orde Baru. tegas, cepat, sedikit otoriter," ungkapnya.

SBY, dalam hemat Saiful Haq, akan memilih figur yang berbeda karakternya dengan Jokowi dan Prabowo atau mungkin juga sebagai jalan tengah di antara kedua figur tersebut.

"Otomatis pilihan SBY, pada figur muda, punya background pendidikan yang bagus, lebih santun, berwibawa. Kalau kita melihat survei, nama Gita Wirjawan ada di 10 besar. Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan) sangat berpeluang menjadi kuda hitam Demokrat untuk menghadapi Jokowi dan Prabowo. Apalagi Gita punya karakter hampir sama dengan SBY," ungkapnya.

Meski begitu, lanjut Saiful Haq, masih terbuka kemungkinan apakah Jokowi dan Gita akan berhadap-hadapan atau menjalin komunukasi untuk bersama-sama di Pilpres 2014. Kemungkinan itu menurutnya fifty-fifty.

"Nggak ada yang nggak mungkin dalam politik. Saya pikir PDIP harus rasional. Kalau pun dia meraup suara di legislatif 30 persen misalnya, dengan mencalonkan Jokowi, akan sangat sulit menjalankan kebijakan di parlemen. Makanya harus menggandeng partai politik empat besar. Menggandeng Golkar, Aburizal Bakie, berat. Jadi ada peluang untuk berkoalisi (PDIP-Demokrat)," tandasnya.

Board of Advisor CSIS (Center for Strategic and International Studies) Jeffrie Geovanie, sebelumnya menyebutkan bahwa Pilpres 2014 akan menjadi pertarungan para tokoh-tokoh muda. Dua di antara tokoh muda itu adalah Gita Wirjawan dan Joko Widodo.

Gita maju sebagai capres tak lepas dari terobosan SBY yang menerapkan metode konvensi. "Dugaan saya, Megawati pun akan iklas melepaskan tiket pencapresan PDIP pada Jokowi yang semakin melejit elektabilitasnya saat ini," imbuh Jeffrie. [zul]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya