Partai Demokrat menyayangkan sikap mendua Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Di satu sisi menentang kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, tapi di sisi lain tetap berada di pemerintahan.
"Harusnya PKS ambil sikap tegas, keluar saja dari koalisi," tegas Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Andi Nurpati ketika ditemui di sela acara pengumuman hasil perbaikan verifikasi daftar calon anggota legislatif oleh KPU, di hotel Borobudur, Jakarta, Senin (10/6).
Dikatakan Andi, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan kebijakan pahit yang harus diambil. Namun, penentangan PKS tersebut sudah melanggar komitmen koalisi, dimana koalisi dibangun untuk mendukung kebijakan dan program-program pemerintah.
"Kebijakan ini harus dilakukan pemerintah karena tidak ada solusi lain terkait inflasi, harga minyak global dan lain-lain. Tapi masyarakat diberi macam-macam kompensasi," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan sikap PKS yang menunggu keputusan terkait nasib mereka dari Susilo Bambang Yudhoyono tidak pas. Pasalnya, koalisi dilakukan antara partai politik.
"Dalam peraturan disebutkan koalisi pengusung pasangan calon presiden merupakan gabungan dari partai politik. Adapun Pak SBY yang menandatangani karena beliau posisinya sebagai ketua Majelis Tinggi Demokrat," tandasnya.
[zul]
