Proses lelang logistik kebutuhan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 ditergetkan tuntas tahun ini, sehingga proses produksi dapat dimulai awal tahun 2014.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan, jika bulan Januari 2012, produksi semua kebutuhan logistik sudah selesai, maka proses distribusinya bisa lebih cepat, yaitu Februari ditargetkan semua logistik kebutuhan Pemilu sudah sampai di kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
Menurut Husni, produksi kebutuhan logistik yang lebih cepat, akan memudahkan KPU untuk mengantisipasi berbagai potensi masalah yang mungkin terjadi. Misalnya jumlah produksinya kurang atau barang yang diproduksi tidak sesuai kebutuhan.
"Bulan Maret kita dapat mengevaluasinya dan segera memproduksi lagi sesuai kebutuhan," ujar Husni saat rapat harmonisasi peraturan KPU tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2014 di Royal Kuningan Hotel, Selasa (4/6).
Husni mengatakan, pihaknya berupaya menghindari pemakaian alat transportasi darurat untuk mempercepat proses distribusi karena biayanya mahal. Karenanya, proses produksi harus dipercepat agar proses distribusinya tepat waktu dan efesien.
"Kalau sudah mendekati hari pemungutan suara, bagaimanapun kondisinya, logistik harus sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kalau situasinya darurat otomatis kita akan membutuhkan biaya yang lebih besar untuk pendistribusiannya," terang bekas Komisioner KPU Sumatera Barat itu.
Husni mengakui produksi logistik yang lebih cepat membutuhkan pengamanan yang lebih lama dan ketat. Tapi itu lebih baik daripada mengundur proses produksi dan distribusi. Sebab distribusi itu berkaitan dengan banyak hal, termasuk kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi.
Husni juga menekankan pentingnya merespons isu-isu lingkungan dalam hal tata kelola logistik, terutama logistik yang habis pakai seperti tinta. Jangan sampai kata Husni, karena salah memilih bahan yang digunakan, setelah selesai pemilu malah menjadi masalah bagi lingkungan.
"Karenanya, kita akan mengundang aktivis lingkungan untuk membicarakan bahan dasar kebutuhan logistik yang ramah lingkungan.
Begitu juga penyandang disabilitas harus diajak bicara untuk mendiskusikan kebutuhan logistik yang dapat mengakomodir dan memberi kemudahan bagi mereka dalam menggunakan hak suaranya.
[rsn]
