SBY Harus Beri Warning ke PKS

Gembar-gembor penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh PKS dinilai sebagai bagian dari upaya memperbaiki citra partai yang terpuruk akibat mencuatnya kasus Luthfi Hasan Ishaaq yang terjerat suap izin kuota impor daging sapi.

"Penolakan sangat kental unsur politisasinya," ujar analis politik A. Bakir Ihsan kepada Rakyat Merdeka Online, Senin (3/6).

Bakir menilai penolakan terhadap kenaikan harga BBM tidak akan efektif memperbaiki citra PKS. Langkah tersebut tidak akan banyak mengubah isu korupsi yang mendera PKS.

"Isu korupsi PKS lebih kongkret dilihat masyarakat daripada sekedar isu kenaikan BBM yang belum pasti," imbuhnya.

Atas penolakan PKS itu, menurut Bakir yang juga dosen Fisip UIN Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku ketua Setgab, perlu bertindak karena langkah PKS itu mengingkari kesepakatan dan komitmen koalisi.

"Walaupun tidak mudah, SBY bisa memberi warning kepada PKS untuk kembali ke kontrak koalisi agar bersama-sama mendukung program pemerintah," katanya. [dem]