Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) DR Rizal Ramli minta pemerintah benar-benar melindungi hak-hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI), khususnya saat mereka tiba di tanah air. Para TKI selama ini memperoleh berbagai perlakuan buruk, mulai dari pelecehan, penjarahan harta benda, sampai pembunuhan.
"Saya tadi bicara dengan banyak TKI yang baru tiba. Kasihan, mereka mengalami bermacam perlakuan yang menyedihkan dari calo-calo di Bandara. Ada yang dibius dan barang-barangnya dijarah. Ada juga yang diturunkan di jalan tol hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Perlakuan tidak manusiawi ini harus segera dihentikan," ujar Rizal Ramli kepada wartawan saat melakukan kunjungan mendadak di Balai Pelayanan Kepulangan (BPK-TKI), Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (30/5).
Kepada Capres Paling Reformis versi survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini, Kepala BPK-TKI Rolly Laheba menjelaskan, berbagai perlakuan buruk itu terjadi sejak diberlakukannya Permenaker No. 16/2012 tentang Tata Cara Kepulangan TKl dari Negara Penempatan Secara Mandiri ke Negara Asal. Sejak belakunya Permenaker, banyak TKI pulang ke tanah air tiba di Terminal 2 seperti penumpang biasa. Mereka inilah yang menjadi korban para calo.
"Banyak TKI di terminal 2 yang dipaksa para calo untuk diantar ke rumah dengan membayar sampai Rp 2 juta per orang. Ternyata mereka cuma diantar sampai terminal, tidak sampai rumah. Belum lagi tidak sedikit yang dijarah hartanya dan diturunkan di tengah jalan," ujarnya.
Dia menjelaskan, perlakuan serupa tidak dialami TKI yang pulang melalui Balai Pelayanan Kepulangan TKI. Di sini, lanjut Rolly, semua TKI didata ulang dan diantar dengan perusahaan travel yang sudah terdaftar. Mereka membayar biaya travel di loket yang telah tersedia. Selanjutnya para TKI itu dijamin diantar sampai rumah yang ditandai dengan surat tanda terima dari keluarga atau ketua RT setempat. Jika ada perusahaan travel yang nakal, pasti akan ditindak dengan sanksi 6 bulan sampai setahun dilarang beroperasi. Jika kembali melanggar, maka izinnya dicabut.
"Saya sudah pulang yang keempat kalinya. Dengan melalui BPK-TKI, saya merasa aman, tidak mengalami hal-hal buruk seperti yang saya dengar. Cuma disini kalo tukar rial lebih murah dibandingkan kurs yang berlaku," ungkap Riana (36) ketika berdialog dengan Rizal Ramli yang di kalangan Nahdiyin akrab disapa Gus Romli ini.
Sehubungan dengan itu, Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu mendesak agar Menakertrans segera mencabut Permenaker no 16/2012. Dengan begitu tidak ada dualisme pemulangan yang merugikan TKI.
"Nanti saya akan bicara langsung dengan Menakertrans. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi TKI, agar mereka tidak menjadi korban kejahatan," tukasnya.
Di sis lain, Menteri Keuangan era Gus Dur itu juga mendesak Rolly agar memperbaiki sistem angkutan TKI. Jangan sampai TKI menjadi korban pemerasan karena harus membayar di luar tarif resmi oleh supir saat diantar ke rumah masing-masing.
Namun di luar itu semua, Capres Paling Ideal versi LPI ini menyatakan, persoalan utama TKI adalah kegagalan pemerintah menyediakan lapangan kerja di dalam negeri. Berbagai tragedi yang dialami TKI bisa diminimalisir, bahkan dihilangkan, kalau saja di dalam negeri tersedia pekerjaan untuk warga negaranya. Dengan demikian, Indonesia tidak perlu mengirimkan TKI ke luar negeri secara besar-besaran.
"Saya sedih mengetahui ibu-ibu harus berpisah dengan anak dan suaminya karena pergi ke luar negeri menjadi TKW. Ini tidak boleh berlangsung terus. Jika saya menjadi presiden, insya Allah dalam lima tahun kita akan mengejar Malaysia. Lapangan pekerjaan akan banyak terbuka lebar. Rakyat Indonesia akan jauh lebih sejahtera," ujarnya.
[dem]
