Berita

BI Bohong, Sejak Awal Century Diskenariokan Berdampak Sistemik

KAMIS, 30 MEI 2013 | 01:32 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Mantan anggota Tim Pengawas (Timwas) Century Akbar Faisal mengklaim memiliki dokumen terbaru tentang kasus bailout Bank Century. Dokumen berisi rentetan rapat yang dihadiri enam Dewan Gubernur Bank Indonesia, termasuk Boediono yang saat ini menjabat wakil presiden.

"Seratus persen (dokumen) ini asli. Saya jamin ini otentik," kata dia kepada media, Rabu malam (29/5).

Akbar yang berhenti sebagai anggota DPR karena pindah partai dari Hanura ke Nasdem mengatakan rapat Dewan Gubernur BI pada tanggal 20 November 2008 pukul 19.00-00.00 sebagai awal masalah Century. Dalam rapat inilah diputuskan Century berdampak sistemik.


"Rapat Dewan Gubernur BI tanggal 30 Oktober, 5, 17, dan 18 November sudah dipenuhi pandangan sistemik padahal belum ada hitungan sistemik. Di dokumen ini hasil hitungan tim internal BI menyebut tidak sistemik, tapi kemudian ditolak Dewan Gubernur BI. Tidak ada alasan sistemik tapi dipaksakan supaya sistemik," bebernya.

"Hasil rapat 20 November missing linknya, analisis dampak sistemik Bank Century memasukkan dampak psikologi pasar. Sementara awalnya tidak ada," sambung dia.

Akbar menegaskan BI sudah tidak jujur karena tidak memberikan dokumen tersebut kepada Pansus Century DPR, yang kemudian merekomendasikan beberapa hal terkait masalah bailout Century.

"BI tidak berikan data aslinya. BI telah melakukan manipulasi data yang mereka buat sendiri kemudian menyerahkannya ke Pansus," imbuh dia.

Selain sudah menyerahkan salinan dokumen kepada Timwas Century, Akbar juga mengatakan berniat memberikannya kepada KPK.

"Mohon diterima KPK," demikian Akbar.[dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya