Pemerintah Harus Serius Awasi K3

Anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatulloh berharap pemerintah lebih serius melakukan langkah pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT. Newmont Minahasa Raya (NMR), Nusa Tenggara Barat. Menurut dia, selama ini NMR sudah menunjukkan implementasi K3.

"Sudah dilaksanakaan, tetapi bukan berarti tidak ada kekurangan," ujar dia usai melakukan kunjungan kerja bersama Tim Komisi Ketenagakerjaan di PT. NMR, Rabu (29/5).

Ia mencontohkan, ada ratusan ban truk yang ditumpuk secara terbuka. Ban-ban tersebut menurut Poempida berpotensi membahayakan kesehatan bagi para pekerja. Air hujan akan berpotensi masuk ke ban, yang itu akan menimbulkan sarang nyamuk. Harusnya, ungkap Poempida, kalau mau implementasikan nol sampah dengan di-threatment.

"Yang baik buat kita ya baik juga buat pekerja," katanya.

Menurut sumber informasi dari dalam, belum lama ada pekerja meninggal gara-gara tidur di sekitar tumpukan ban. Bisa jadi ban-ban tersebut mengeluarkan detoksin, atau zat berbahaya lain bagi tubuh manusia.

Berdasarkan pemantauan Poempida, prosedur tambang cukup bagus, karena di NMR tidak ada tambang bawah tanah. Namun, masih ada beberapa catatan buat NMR. Pertama, transportasi darat yang mengkhawatirkan. Kata Poempida, ada bus yang sudah ada fasilitas sabuk pengaman (selt belt), dan ada bis yang tidak ada sabuk pengaman. Menurut dia sabuk pengaman masih diperlukan karena rutenya terjal. Dengan sabuk pengaman minimal bisa meminimalisir resiko luka pekerja.

Catatan kedua, lanjut Poempida, kondisi fisik bus cukup tinggi, sehingga berpotensi pekerja kesulitan masuk ke bis. "Ini berpotensi kaki pekerja bisa keselo. Maka itu, dibutuhkan tangga bantu."

Selain itu, tambah Poempida, prosedur naik turun penumpang seharusnya ada satu titik halte sebagai titik kumpul pekerja. Catatan lain, menurut Poempida adalah masalah serikat pekerja. Dimana serikat pekerja terdapat dualisme kepengurusan yang sampai saat ini masih terjadi konflik dan belum ada titik temu. Masalah ini seharusnya dimediai oleh pemerintah daerah.

"Saya curiga pemerintah daerah tidak berani sebagai mediator. Masak Jakarta yang harus urus Newmont," tegas Politisi Partai Golkar ini.

Berdasarkan hal itu Poempida mendesak perlu ada sosialisasi lebih intens. Sistem K3 tidak pernah dibuat seaman mungkin. Sebagus apa pun sistemnya, tetap saja potensi kecelakaan kerja akan terjadi. Padahal, kata Poempida, NMR sudah meraih banyak penghargaan. Namun dalam prakteknya, faktor K3 masih diabaikan dan masih banyak kelemahan.

"Kalau ada yang kurang ya harus dikasih catatan merah. Jangan dikasih penghargaan terus," pungkasnya.[dem]