Pelayanan Polri di bidang jasa perlalulintasan, seperti dalam pengadaan dokumen kendaraan bermotor saat ini kian buruk.
Indonesia Police Watch (IPW) mencatat, di sejumlah Samsat di Indonesia, masyarakat tidak bisa mendapatkan STNK dan BPKB karena tidak mendapat kiriman dari Korlantas Mabes Polri.
"IPW mengecam keras sikap Korlantas Polri yang tidak profesional dan menyulitkan masyarakat ini," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane di Jakarta (Senin, 27/5).
Ironisnya lagi kata Neta, tidak ada penjelasan konkrit dari Polri, kapan STNK dan BPKB tersebut bisa diperoleh masyarakat. Kabar yang beredar menyebutkan STNK dan BPKB itu baru bisa dipasok Korlantas Polri pada Agustus mendatang.
"Hal ini menunjukkan Korlantas Polri semakin tidak becus. Padahal selama ini, hal itu tidak pernah terjadi," terangnya.
Melihat ketidakbecusan Polri ini, IPW kata Neta menuntut dua hal pada Kapolri. Pertama, jika Polri atau Korlantas tidak becus mengurus pengadaan STNK dan BPKB sebaiknya Kapolri menyerahkan wewenang penanganannya kepada Departemen Perhubungan. Selama ini Polri sudah melakukan monopoli, yakni sebagai pembuat kebijakan, sebagai pelayan administrasi, dan sebagai penindak. Aksi borong wewenang ini menunjukkan "keserakahan" Polri yang kini terbukti Korlantas tidak becus mengurus pengadaan STNK dan BPKB.
Kedua, Kapolri harus segera mengganti Kakorlantas karena tidak mampu mengantisipasi situasi, sehingga Polri tidak mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam hal pengadaan STNK dan BKPB. Jika kondisi ini tetap dibiarkan, bukan mustahil Polri juga akan kehabisan blanko SIM, sehingga masyarakat kesulitan untuk memperpanjang SIM.
Terakhir Neta menjelaskan, kasus tidak adanya blanko STNK dan buku BPKB menunjukkan bahwa Polri tak kunjung profesional. Bagaimana Polri bisa menangani perkara2 berat jika dalam pengadaan STNK dan BPKB saja tidak becus.
[rsn]
