Berita

Bisnis

Kesenjangan Ekonomi Nasional Makin Parah

KAMIS, 23 MEI 2013 | 13:36 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR mengkritik keras pemerintah karena kualitas pertumbuhan yang menurun dan mengakibatkan kesenjangan ekonomi semakin buruk.

"Indikator kesenjangan atau gini ratio menunjukan peningkatan. Ada indikasi kuat terjadi trickle-up effect atau efek konsentrasi ke atas, dalam proses pembangunan dan kinerja ekonomi kita," papar anggota DPR Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, kepada wartawan, siang ini (Kamis, 23/5).

Ecky memaparkan data bahwa tahun 2004 ada 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima sekitar 20,80 persen dari seluruh pendapatan. Sedangkan pada Maret 2012 kelompok masyarakat tersebut hanya menerima 16,98 persen dari seluruh pendapatan.


Di sisi lain, 20 persen penduduk dengan pendapatan tertinggi memperoleh 42,07 persen dari seluruh pendapatan tahun 2004, pada Maret 2012 mereka telah menguasai 48,61 persen. Dengan perkembangan ini, gini ratio Indonesia meningkat dari 0,32 tahun 2004 menjadi 0,41 pada 2012, suatu angka terburuk dan tertinggi dalam sejarah Indonesia.

Karena itu, Fraksi PKS meminta pemerintah untuk lebih serius memperbaiki kinerja konsumsi pemerintah, meningkatkan daya saing dan investasi, membangun industri nasional, memperbaiki kinerja sektor tradable (menghasilkan devisa dan meningkatkan standar hidup) serta memperbaiki kualitas pertumbuhan.

Dia meminta secara khusus pemerintah meningkatkan belanja modal dan investasi terutama pada sektor pertanian dan industri pengolahan nasional. Hal itu dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, meningkatkan ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja dan menurunkan tingkat kemiskinan. [ald]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Gencatan Senjata Iran-AS Hampir Berakhir, Milisi Irak Siaga Penuh

Selasa, 21 April 2026 | 08:19

Dolar AS Terkoreksi: Investor Mulai Lepas Aset Safe-Haven

Selasa, 21 April 2026 | 08:06

Sinergi BNI dan Perempuan NTT: Mengubah Daun Lontar Menjadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 21 April 2026 | 07:48

Tim Cook Mundur sebagai CEO Apple

Selasa, 21 April 2026 | 07:35

Refleksi 4 Tahun Prudential Syariah: Mengubah Paradigma Deteksi Dini Kanker

Selasa, 21 April 2026 | 07:27

Emas Dunia Masih Sulit Bangkit di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Selasa, 21 April 2026 | 07:16

Kerja Sama Polri-PBB Pertegas Posisi RI dalam Misi Perdamaian Dunia

Selasa, 21 April 2026 | 07:10

Bursa Eropa Merah, Sektor Penerbangan Paling Terpukul

Selasa, 21 April 2026 | 07:05

Relawan Protes JK Asal Klaim soal Jokowi Presiden

Selasa, 21 April 2026 | 06:51

Politik Angka vs Realitas Ekologi: Sungai Tak Bisa Dipimpin Statistik

Selasa, 21 April 2026 | 06:29

Selengkapnya