Komisi III DPR berharap KPK ambil alih kasus itu bila Polri tidak serius menangani kasus Aiptu Labora Sitorus.
“Untuk sementara ini KPK melakukan supervisi dulu. Kalau mandek atau ada yang aneh, KPK bisa ambil alih,†kata Ketua Komisi III DPR, Gede Pasek Suardika kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Seperti diketahui, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi fantastis dalam rekening Aiptu Labora Sitorus yang bertugas di Polres Raja Ampat, Papua.
Total transaksi keuangan di rekening Labora Sitorus yang diduga melakukan tindak pencucian uang dari bisnis migas dan kayu ilegal, mencapai hingga Rp 1,5 triliun. Polda Papua sudah menetapkan Labora Sitorus menjadi tersangka.
Gede Pasek Suardika selanjutnya menilai, bardasarkan Undang-Undang, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bisa mengambil alih kasus Labora Sitorus.
Berikut Kutipan selengkapnya:Tampaknya Anda khawatir kasus ini tidak tuntas?Kalau kasus tindak pidana seperti itu maka harus ditangani secara serius, profesional. Termasuk dalam mengungkapkan latar belakang serta motif kejahatan.
Apa hanya itu?Tidak. Kita juga harus melihat besar kerugian negara atas apa yang dilakukannya. Maka kasus ini harus ditangani secara profesional. Pada saatnya akan ketemu juga siapa saja yang terlibat.
Anda menduga ada pihak lain terlibat?Itu baru kemungkinan-kemungkinan saja. Karena kalau dia melakukan kegiatan yang melanggar hukum secara berangkai atau tidak berdiri sendiri, tentu rangkaian itu akan muncul dengan sendirinya dalam proses pengungkapan.
Siapa kira-kira yang terlibat?Prinsipnya jangan menargetkan orang. Tapi digali saja berdasarkan data yang ada. Apalagi sudah diketahui aliran dananya.
Apa mungkin petinggi Polri?Ya itu tadi. Kalau dalam proses ternyata ada rangkaian kepada orang yang berpangkat lebih tinggi, tentu itu harus berdasarkan temuan penyidikan.
Penyidikan yang profesional akan terukur seperti melihat peristiwanya. Siapa saja yang bekerja sama akan terungkap.
Apa mungkin kasus seperti ini dilakukan sendirian?Kalau saya tentu akan memperhatikan itu. Sebab, mungkin saja dia tidak sendiri. Lalu bisa dilihat juga tindak kejahatannya, apa tunggal atau berangkai.
Ada yang ragu Polri bisa menuntaskan kasus ini karena tersangkanya seorang polisi, ini bagaimana?Tentu penegak hukum seperti KPK memberikan kesempatan kepada kepolisian untuk mereformasi dirinya dan memperbaiki dirinya. Jangan sampai ketika semangat itu muncul, lalu menjadi lemah lagi.
Ada yang meragukan kalau kasus ini tidak tuntas, bahkan bisa juga dihentikan penyidikannya, menurut Anda?Ah, jangan curiga dulu. Berikan kepercayaan itu kepada polisi. Kan nanti bisa dilihat pantau penanganannya.
Masyarakat dan media bisa lihat, kalau ada kejanggalan-kejanggalannya tentu bisa diungkap.
Ahli hukum kan banyak tentu bisa diketahui apakah penangannya nanti direkayasa atau bagaimana. Kalau polisi tidak serius, dalam sistem hukum kita KPK bisa ambil alih. Sekarang kita tunggu kepolisian dalam penyidikannya.
Apa haparan Anda?Kami berharap penyidikannya itu dilakukan secara profesional. Saya yakin semua nanti ketemu.
Saya melihat sekarang jauh lebih baik. Sebab, semua yang nggak benar diungkap di media massa. Media membuat orang takut melakukan hal yang salah.
Peran media massa, partisipasi masyarakat serta sanksi yang tegas adalah usaha yang baik untuk mengurangi korupsi. [Harian Rakyat Merdeka]
