Berita

Marzuki Alie

Wawancara

WAWANCARA

Marzuki Alie: Interupsi Saat Pembukaan Sidang Berarti Kurang Paham Mekanisme

RABU, 15 MEI 2013 | 09:30 WIB

Ketua DPR Marzuki Alie menyesalkan banyaknya interupsi saat dirinya menyampaikan pidato pembukaan masa sidang, Senin (13/5).    

“Ini kan pidato pembukaan masa sidang, bukan pidato penutupan. Masak anggota dewan tidak mengerti,” kata Ketua DPR Marzuki Alie kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui,  pidato Marzuki Alie dianggap para anggota dewan bermasalah. Sebab, seolah menyimpulkan DPR setuju atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM.


Marzuki Alie selanjutnya mengatakan, para anggota dewan bisa mengoreksi melalui fraksinya masing-masing. Sebab, pendapat akhir mengenai masalah ini berdasarkan pendapat fraksi.
 
Berikut kutipan selengkapnya:

Bukankah wajar jika ada interupsi, kenapa Anda kecewa?
Pidato itu kan untuk pembukaan masa sidang. Bukan sebuah kesimpulan dari alat kelengkapan dewan.

Pidato itu hanya berisi masukan-masukan dari semua pimpinan fraksi. Makanya ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Tapi dalam sidang kan ada yang minta cabut halaman 13 dalam naskah pidato itu. Namun tidak sedikit juga yang bilang jangan dicabut.

Soal apa itu?

Dalam pidato itu saya sebutkan bahwa dewan berpendapat, penyesuaian harga BBM bersubsidi menjadi pilihan pahit yang harus diambil. Ini untuk menyelamatkan APBN dan kepentingan alokasi anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat.

Pimpinan dewan mencermati, jika tidak dilakukan penyesuaian tingkat harga, nilai subsidi BBM akan mencapai lebih dari Rp 297 triliun, angka yang semakin di luar batas kemampuan psikologis APBN kita.

Konsumsi BBM bersubsidi memperoleh kuota 46 juta kiloliter. Hal ini akan meningkatkan defisit, melampaui ketentuan dalam Undang-Undang. Tekanan terhadap APBN terjadi dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu.

Sehubungan dengan itu, dewan mengingatkan pemerintah untuk tidak ragu-ragu dan segera mengambil keputusan.  Di situ timbul respons yang beragam dari anggota dewan.

Kenapa Anda menyimpulkan seperti itu?
Kita lihat realitas saja bahwa APBN kita sekarang ini kan sudah jebol. Maka suka nggak suka, walaupun ini  pahit,  subsidi BBM harus dikurangi. Caranya, dengan menaikkan harga BBM.

Belum semua fraksi setuju harga BBM dinaikkan, ini bagaimana?
Naskah pidato itu yang mengerjakan adalah tim, kemudian diedarkan kepada seluruh fraksi, mana tahu ada koreksi dari fraksi. Kalau tidak ada, ya sudah jalan terus. Kalau koreksinya berbeda, kita masukkan saja dua-duanya.

Ketika diedarkan, apa tanggapan fraksi-fraksi?
Ya memang ada fraksi yang setuju dan ada yang tidak setuju. Tapi tidak ada koreksi.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung tidak setuju harga BBM dinaikkan, ini berarti di pimpinan masih berbeda pendapat?
Betul. Beliau dari fraksi PDIP tidak setuju dengan pidato itu. Tapi mayoritas fraksi lain kan setuju. Lalu bagaimana bikin pidatonya. Sebab, ini pidato pembukaan masa sidang saja kok.

Seharusnya disampaikan saja apa adanya, kenapa itu tidak dilakukan?

Ini kan hanya pembukaan sidang, nanti kan ada pendapat fraksi-fraksi. Di situ nanti sampaikan pendapat anggota dewan itu. Jangan saat pembukaan sidang seperti itu, kan jadi ramai.

Ini berarti kurang paham mengenai mekanisme sidang. Seharusnya dipahami soal itu. Masak sudah empat tahun menjadi anggota DPR tidak paham. Itulah kualitas anggota DPR kita.

Maksudnya?
Anggota DPR kok nggak paham, ini kan keterlaluan. Kalau saat penutupan kan kita melaporkan semua hasil yang dilakukan oleh alat kelengkapan dewan. Tidak perlu direspons seperti itu.

Apa saja yang perlu direspons?
Ada masalah terorisme, masalah ini dan itu. Bisa juga pendapat pimpinan. Nanti hal-hal yang perlu direspons itu kan ditindaklanjuti dalam masa sidang.

Kan dalam pidato saya juga dilaporkan bahwa pimpinan DPR sudah melakukan rapat konsultasi dengan Presiden SBY, bahwa ada asumsi makro ekonomi. Maka sesuai dengan ketentuan pemerintah bisa ajukan anggaran perubahan. Setelah itu dilaporkan, baru nanti ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada. [Harian Rakyat Merdeka]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Awal Pekan, Harga Emas Antam Terpantau Turun ke Rp2.668.000 per Gram

Senin, 22 Juni 2026 | 10:21

Harta Zita Anjani Melonjak Rp100 Miliar, Hari Purwanto: Mungkin Menang Lotre

Senin, 22 Juni 2026 | 10:11

Emas Antam Mandek di Awal Pekan, Satu Gram Rp2,6 Juta

Senin, 22 Juni 2026 | 09:49

Bajak Kader Partai Lain, PSI Dinilai Tetap Berpotensi Jadi Partai Gurem

Senin, 22 Juni 2026 | 09:43

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan Rp17.812 per Dolar AS

Senin, 22 Juni 2026 | 09:30

Dolar AS Menguat di Tengah Amblesnya Yen dan Poundsterling

Senin, 22 Juni 2026 | 09:20

Trump Sebut Starmer Gagal, Isu Pengunduran Diri PM Inggris Kian Menguat

Senin, 22 Juni 2026 | 09:11

Gibran Ingin Layanan Kesehatan di Wilayah 3T Diperkuat

Senin, 22 Juni 2026 | 09:00

Rayakan HUT ke-499, Jakarta Berikan Tarif Spesial Rp1 untuk MRT, LRT, dan TransJakarta Hari Ini

Senin, 22 Juni 2026 | 08:47

Bakal Turun Gunung Bareng PSI, Jokowi Dinilai Sulit Lepas dari Bayang-bayang Kekuasaan

Senin, 22 Juni 2026 | 08:46

Selengkapnya