Berita

Resep Anti-Korupsi di Tatarstan Sangat Sederhana

MINGGU, 12 MEI 2013 | 04:04 WIB | OLEH: DR. TEGUH SANTOSA

John Emerich Edward Dalberg-Acton (1834-1902) dari Inggris yang lebih dikenal sebagai Lord Acton punya adagium yang sampai kini masih berlaku: power tends to corrupt and absolute power corrupt absoultely.

Oleh sementara kalangan di Indonesia, merujuk pada jumlah kasus korupsi yang terbongkar bertambah dari hari ke hari dan kenyataan bahwa kasus-kasus itu melibatkan tokoh-tokoh yang sebelumnya dianggap prominent, adagium Lord Acton itu pun dimutakhirkan menjadi: power tends to corrupt and stupid power corrupt stupidly.

Dalam pertemuan dengan Deputi Menteri Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Republik Tatarstan, Sergey Ivanov, pertanyaan tentang gejala korupsi di subjek Federasi Rusia itu juga sempat diajukan.


Tatarstan sedang berbenah diri dengan kecepatan tinggi menghadapi event internasional bergengsi, olimpiade tingkat mahasiswa yang dikenal dengan istilah Universiade. Berbagai proyek infrastruktur penunjang Universiade 2013 tengah dibangun untuk mengejar deadline di bulan Juli nanti. Mulai dari pembangunan jalan, asrama atlet, arena pertandingan, sampai renovasi bandara Kazan. Pembangunan besar-besaran ini melengkapi pembangunan infrastruktur dalam satu dekade terakhir ini.

Di Indonesia, proyek pembangunan infrastruktur olahraga, yakni pembangunan wisma atlet Sea Games di Palembang, Sumatera Selatan, dan pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Sentul, Jawa Barat, diwarnai praktik kongkalikong dan korupsi yang mencengangkan. Petinggi Partai Demokrat Andi M. Mallarangeng, misalnya, terpaksa mengundurkan diri dari posisi Menteri Negara Pemuda dan Olahraga karena dinilai terlibat dalam kasus korupsi pembangunan pusat olahraga nasional di Hambalang.

Nah, apakah fenomena serupa juga terjadi di Tatarstan? Bila tidak, atau tidak begitu parah, bagaimana cara pemerintah dan masyarakat mengendalikannya?

Sergey Ivanov tampaknya tidak menyangka akan ditanyakan hal itu. Dia sempat tersenyum lebar terlebih dahulu sebelum menjawab.

Tanpa sungkan ia mengatakan bahwa tentu saja praktik korupsi juga ada di Tatarstan. Tetapi dibandingkan negeri-negeri lain, atau subjek federal lain dari Federasi Rusia, fenomena korupsi di Tatarstan terbilang kecil.

"Penyebabnya sederhana, karena rakyat memiliki motivasi yang tinggi untuk membangun sebuah republik yang kuat. Di sisi lain, pemerintah bekerja keras memenuhi janji," ujar Sergey Ibanov.

Faktor lain yang tak kalah penting, sambungnya, Presiden Republik Tatarstan Rustam Nurgaliyevich Minnikhanov yang berkuasa sejak 2010 merupakan manajer yang sangat baik dan mampu menjadi teladan di kalangan aparat penyelanggara negara.

Sepintas tak ada yang istimewa dari resep anti-korupsi yang disampaikan Sergey Ivanov itu. Tetapi hasilnya, Republik Tatarstan kini dikenal sebagai subjek Federasi Rusia terbesar ketiga setelah Oblast Moskow dan Oblast St. Petersburg dalam sejumlah hal, seperti perumahan, pariwisata, industri minyak, olahraga dan pariwisata. Tatarstan menyumbang sekitar 4 persen GDP Federasi Rusia.

Dari catatan yang ada, pondasi aksi anti-korupsi di kalangan pejabat negara di Tatarstan sudah diletakkan presiden pertama, Mintimer Shaimiev yang berkuasa antara 1991 hingga 2010. Pada bulan Agustus 2006, Presiden Shaimiev mengeluarkan dekrit nomor No.UP-315 yang memungkinkan kordinasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil dalam memerangi korupsi.

Di tahun 2011, di masa pemerintahan Rustam Minnikhanov yang sedang berlangsung, lembaga semacam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di republik itu menggunakan alat deteksi kebohongan untuk menguji tingkat korupsi di kalangan penyelenggara negara.

"Anda bisa berbohong, tetapi Anda tidak bisa membohongi diri sendiri," ujar Ketua KPK Tatarstan, Oleg Novikov, ketika meluncurkan mesin deteksi kebohongan itu dua tahun lalu, seperti dikutip dari laman Radio Free Europe/Radio Liberty.

Pesta olahraga mahasiswa sedunia di Tatarstan nanti diperkirakan akan sangat spektakuler. Sekitar 13 ribu atlet dari 170 negara akan ambil bagian dalam belasan cabang olahraga yang dipertandingkan. Kazan adalah kota kedua di Federasi Rusia yang mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah Universiade, setelah Moskow di tahun 1973. Tahun 2009 Presiden Dimitry Medvedev, mengeluarkan dekrit khusus mengenai persiapan pelaksanaan Universiade 2013. Setahun kemudian, Kazan dinobatkan sebagai ibukota olahraga Federasi Rusia. [guh]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya