Jusuf Kalla: Tidak Mungkin Dapat Sanksi, Saya Bukan Pengurus Golkar

Bekas Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla merasa yakin tidak akan mendapat sanksi bila dirinya ikut konvensi capres Partai Demokrat.

“Ah, tidak mungkin dapat sank­si. Saya kan bukan pengurus Partai Golkar,” kata bekas Wa­pres itu kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Seperti diketahui, kader Partai Golkar mengancam akan mem­berikan sanksi jika JK ikut  kon­vensi capres yang dilakukan Par­tai Demokrat dan PPP.

JK sapaan akrab Jusuf Kalla menegaskan dirinya belum ikut konvensi capres.

Berikut kutipan selengkapnya:

Bagaimana kalau tetap ada sanksi?

Sepengetahuan saya  yang kena sanksi itu kalau dia pengu­rus. Saya kan bukan pengurus.

Apa Anda mau ikut konvensi capres?

Ah, belum. Sekarang belum ter­­pikir­kan, kan kerja saya di Palang Merah Indonesia masih banyak.

Apa ini  bentuk ketakutan Abu­rizal Bakrie kalau Anda maju dalam konvensi?

Tidak. Saya tidak melihat itu. Coba tanyakan pada kawan-kawan di Partai Golkar. Mana saya tahu mereka takut atau tidak.

Popularitas Aburizal masih kalah dengan Anda, apa ini penyebabnya?

Saya kira bukan itulah. Teman-teman di Golkar itu kan demo­kratis dan konsekuen. Saya rasa tidak begitu.

Bukankah Aburizal mem­per­bolehkan Anda menjadi capres atau cawapres tapi dari parpol lain?

Ya, makanya tidak ada masalah kalau nanti saya ikut konvensi.

Berarti Anda tertarik?

Kalau konvensi yang disebut-sebut itu kan saya belum tahu atu­ran­nya seperti apa. Kalau aturan­nya fair, tentu bisa ikut.

Kenapa?

Kalau konvensi itu aturannya fair bagus dong dan siapa saja bisa ikut.

Kalau konvensinya hanya akal-akalan saja bagaimana?

Ya, itu yang saya bilang. Atu­ran konvensi itu harus fair dan bagus. Kalau tidak fair dan tidak terbuka, ya rugi ikut konvensi.

Apa sudah ada yang menga­jak Anda masuk kon­vensi?

Tidak ada. Bagi saya konvensi itu sudah lewat. Konvensi itukan babak penyisihan, saya kan sudah mengalami itu. Tidak perlu lagi ikut penyisihan dalam konvensi itu. Langsung ke final saja, masa saya harus ikut penyisihan lagi.

Pemimpin seperti apa yang dibutuhkan Indonesia?

Pemimpin yang dibutuhkan pada zaman sekarang ini haruslah yang tegas, memahami masalah, bertanggung jawab, dan dekat de­ngan rakyat. Saya rasa dari jum­lah penduduk kita yang banyak ini, banyak calon pemimpin  seperti itu.
   
Siapa saja itu?

Banyaklah. Tinggal dicari saja. Presiden itu kan hanya bisa men­jabat selama dua periode, agar regenerasi kepemimpinan bisa ter­jadi. Masalah regenerasi ke­pemimpinan ini kan bukan pengkaderan. Kalau menteri bisa saja melalui pengkaderan, tapi kalau presiden tentu tidak bisa.

Maka entah lewat konvensi atau lainnya tentu harus dipilih orang-orang yang memiliki kua­litas dan kemampuan yang ter­baik. Jangan anggap presiden itu tempat pengkaderan. Kalau itu dilakukan bahaya buat rakyat kita nantinya.

Maksudnya capres itu tidak harus dari kader partai?

Ya, itu tergantung partai ma­sing-masing. Yang jelas memilih capres bukan untuk main-main, harus pilih yang terbaik untuk bangsa dan negara ini.

Seperti apa itu?

Orang yang baik, bersih, tegas, berani, berkualitas tinggi dan lainnya. Supaya partai yang me­mi­lihnya juga ikut baik.

Dalam undang-undang kan me­mang partai yang bisa meng­aju­kan, sehingga partai juga harus bener milih pemimpin bangsa dan negara ini.

Banyak kalangan menilai konvensi hanya jadi pencitraan parpol saja?

Partai sekarang ini hampir ti­dak ada bedanya. Tapi partai ingin tinggi sendiri. Kita buktikan saja nanti, biarkan mereka me­nge­mukakan ide-ide dalam mencari pemimpin mendatang, se­lama konvensi prosesnya ter­buka dan fair, itu bagus.

Kalau ada anggapan konvensi adalah pencitraan saya rasa tidak apa, kan partai butuh itu ju­ga. [Harian Rakyat Merdeka]