Komisi VII DPR mengapresiasi sikap pemerintah yang mengurungkan niatnya untuk menerapkan dua harga BBM.
Rencana awal premium untuk motor dan angkutan umum tetap Rp 4.500 per liter. Sedangkan mobil pribadi Rp 6.500 per liter.
“Dari awal kami sudah prediksikan dua harga itu membingungkan dan memerlukan pengawasan ekstra ketat,†kata Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bathoegana, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurut Sutan, kalau pemerintah menaikkan harga BBM harus mengimbanginya dengan kompensasi untuk pembangunan daerah, seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit dan lainnya.
Berikut kutipan selengkapnya:
Kenapa batal kebijakan harga ganda BBM itu?Pemerintah sudah benar yang membatalkan kebijakan harga ganda BBM. Sebab, dikhawatirkan dengan harga ganda ini malah menjadi ajang orang tambah gila untuk menimbun BBM bersubsidi ini. Bukannya memecahkan masalah, tapi malah menimbulkan masalah baru.
Apa saja masalah itu?Pertama, pemerintah harus mengawasi BBM bersubsidi di SPBU. Sebab, perbedaan harga itu bisa menimbulkan kecurangan dari pihak SPBU. Bagaimana pengawasannya. Kan itu jadi kacau.
Kedua, BBM yang bersubsidi itu ditimbul oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk dijual lagi kepada pembeli mobil pribadi. Pemilik angkot atau motor nantinya hanya sibuk bolak-balik isi BBM, untuk selanjutnya ditimbun dan dijual dengan selisih harga yang cukup menggiurkan.
Solusinya bagaimana?Keputusan naik atau tidak itu ada di tangan pemerintah. Tentunya kenaikan harus diimbangi oleh kompensasi yang tepat sasaran.
Harga BBM sudah pasti naik?Ya. Kami Komisi VII DPR sudah membahas masalah pengurangan subsidi BBM itu dengan menyesuaikan harganya.
Tinggal bagaimana kita menghitung dari penyesuaian itu dan kompensasi apa yang diperoleh rakyat, terutama pada saudara-saudara kita yang tidak mampu.
Apa alasan harga BBM bersubsidi itu dinaikkan?Di pasaran dunia harga premium sekarang Rp 11.000 per liter. Tapi kita jual Rp 4.500 per liter. Makanya banyak BBM sering hilang. Yang nimbun itu dapat untung besar.
Kalau dinaikkan 20-30 persen harga BBM berusbsidi itu, tapi harus ada kompensasi bagi masyarakat yang tidak mampu.
Pemerintah akan buat kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) lagi?Ya. Itu salah satunya. Tapi kalau takut BLT disangka dan dicurigai sebagai alat politik atau money politics partai tertentu, pemerintah bisa libatkan semua parpol untuk berpartisipasi.
Apa tidak ada solusi lain?Pemberian BLT itu pilihan terakhir. Masih ada alternatif lainnya, seperti mennggratiskan listrik bagi masyarakat yang menggunakan 450 watt.
Bukannya ini memanjakan masyarakat?Tidak dong. Jika ada penghematan atas pengurangan subsidi BBM itu, maka bisa terkumpul Rp 20-40 triliun. Kemungkinan dibebaskan listrik bagi 450 watt itu butuh Rp 2-3 triliun. Bebaskan saja, kan itu tepat sasaran.
Apa kompensasi lainnya?Misalnya menyediakan transportasi murah, nyaman dan memadai untuk masyarakat tidak mampu. Maka pengurangan subsidi ini bisa menggalakkan orang untuk naik transportasi massal.
Selain itu, kompensasi bisa dalam bentuk pemberian pupuk kepada petani. Selain membantu petani, kompensasi ini juga bisa mengembangkan dan memajukan pertanian kita.
Bagaimana dengan usaha kecil menengah, mereka pasti kena imbasnya?Jangan takut. Pemerintah juga kita minta untuk pikirkan nasib UMKM. Artinya kompensasi bisa diberikan berupa pinjaman modal UMKM tanpa agunan untuk meningkatkan produktifitas usaha merek.
Bagaimana memastikan kompensasi dirasakan rakyat?Itu yang jadi catatan kita kepada pemerintah. Kalau harga BBM naik, kompensasinya bisa membangun infrastruktur. Ini kita awasi secara bersama.
Kalau harga BBM dinaikkan, tentu masyarakat melakukan penolakan, ini bagaimana?Agar tidak menimbulkan kemarahan tentu sosialisasi kenaikan BBM itu harus gencar dilakukan sampai ke pelosok, sambil memberitahukan apa saja kompensai yang diberikan pemerintah.
Ada yang menilai, harga BBM tidak harus dinaikkan, tanggapan Anda?Itu tidak bisa. Kita sesuaikan harga BBM ini untuk menjamin ketersediaannya. Daripada ditimbun, sehingga hilang di pasaran. Bagus harganya Rp 6.500 per liter, tapi tersedia.
Kalau harga BBM dinaikkan, tentu harga kebutuhan rakyat juga naik, ini bagaimana?Ini sebuah kebijakan yang menyakitkan dan pahit, tapi menyehatkan. Daripada manis tapi suatu saat harga BBM meledak tinggi naiknya. Ini bisa memicu kekacauan.
Lalu apa yang harus pemerintah lakukan?Sekarang semua tergantung pemerintah, berani atau tidak menyesuaikan harga itu. Tentu siap menghadapi gejolaknya.
Apa gejolaknya akan berlangsung lama?Saya rasa gejolak yang terjadi hanya sebentar jika pemerintah membuktikan bahwa kompensasinya bisa dirasakan masyarakat kurang mampu secara langsung. [Harian Rakyat Merdeka]
