Berita

ilustrasi/ist

Otomotif

Regulasi LCGC Mandek, Gaikindo Tekor 17 Miliar

Hampir 17.000 Unit Mobil Murah Gagal Diproduksi
SABTU, 27 APRIL 2013 | 07:50 WIB

Industri otomotif Indonesiamengalami opportunity loss yang cukup besar akibat belum jelasnya regulasi mobil murah dan ramah lingkungan atau Low Cost and Green Car (LCGC). Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, potensi keuntungan yang hilang mencapai Rp 17 miliar.

Ketua Umum Gaikindo Sudirman MR menilai, pemerintah belum serius memajukan pertumbuhan industri otomotif. Pasalnya, hingga kini regulasi mobil murah tidak juga diterbitkan.

“Awalnya regulasi ini akan keluar pada pertengahan November 2012, dan berjalan di Desember. Kalau saat itu sudah terealisasi, kita sudah produksi sekitar 17.000 unit. Kalau satu mobil tiap pabrikan mendapat keuntungan Rp 1 juta, dari 17.000 unit mobil yang tidak jadi diproduksi, maka ada Rp 17 miliar potensi keuntungan yang hilang,” beber Sudirman menyikapi lambatnya regulasi mobil murah.


Selain itu, lanjut dia, lambatnya birokrasi regulasi mobil murah juga membuat kecewa ribuan calon konsumen yang sudah mengantri untuk membeli mobil seharga Rp 100 juta per unit.

“Belasan ribu orang sudah mengantri untuk membeli mobil ini, bahkan sudah ada yang memberikan booking fee. Tapi, lantaran belum diproduksi sampai saat ini, pabrikan terpaksa membatalkan pembelian dan mengembalikan uang konsumen,” sesal Sudirman yang juga Dirut PT Astra Daihatsu Motor itu.

Saat ini, Toyota dan Daihatsu sudah bersiap memproduksi dua mobil murah mereka, Agya dan Ayla. Namun, produksi mobil murah itu masih harus menunggu kepastian keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang LCGC. Selama aturan itu belum jelas, Toyota atau Daihatsu tidak akan memproduksi mobil ramah lingkungan itu.

“Kita masih menunggu keluarnya peraturan itu. Kami tetap akan tunggu,” timpal Sudirman.

Selain mendesak regulasi murah, Sudirman juga meminta pemerintah memberi insentif untuk setiap produsen yang mau mengeluarkan mobil murah. Insentif itu diajukan agar bisa meringankan biaya produksi pabrikan mobil.

“Kalau aturan sudah keluar, kita minta insentif pajak barang mewah didiskon 100 persen. Tadinya 10 persen, harus jadi 0 persen. Kalau itu sudah disetujui, kami akan mulai produksi,” kata dia.

Untuk proses produksi LCGC, Daihatsu telah menggandeng sebanyak 145 pemasok komponen untuk mendukung produksi mobil murah. Saat ini, aturan soal LCGC masih tertahan di meja Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pihaknya berharap, aturan LCGC tersebut segera direalisasikan. [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya