Berita

Kasus Susno Hilangnya Kedaulatan Hukum, SBY Harus Mundur

SABTU, 27 APRIL 2013 | 00:42 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kegagalan Kejaksaan Agung mengeksekusi Komjen (purn) Susno Duadji semakin menjelaskan bahwa hukum di negeri ini betul-betul sudah amburadul, dan hanya tajam ke bawah tak berdaya menyentuh ke atas. Sementara perlawanan Susno, terlepas dia berada di pihak yang benar atau tidak, yang kemudian faktanya mendapat perlindungan Polri, semakin membuktikan betapa antar aparat hukum negara terjadi konflik terbuka.

Setelah terjadi konflik antara Polri dan TNI dalam kasus Cebongan, kini muncul pertikaian Polri dan Kejaksaan Agung. Semua itu terjadi di hadapan rakyat karena semuanya disiarkan secara terbuka oleh media massa cetak dan televisi.

"Perkara Susno dan Kejaksaan merupakan tontonan hilangnya kedaulatan hukum yang mengenaskan. Hal ini semakin membuktikan betapa Presiden SBY telah benar-benar kehilangan leadership-nya, tidak dihormati oleh jajaran di bawahnya. Yang mengerikan, SBY tidak tahu bahwa dirinya sudah benar-benar dilecehkan para bawahannya," kata Sekjen Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI), Adhie M Massardi kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat malam (26/4).

Menurut Jurubicara kepresidenan era Presiden Abdurrahman Wahid itu, kalau SBY sadar akan hal ini tentu dia akan segera mengontak Jaksa Agung dan Kapolri untuk segera menyelesaikan sengketa Polri dan Kejaksaan dalam Susno ini. Bukan membiarkannya disiarkan secara langsung sepanjang hari di televisi.

"Saya tidak tahu bagaimana Istana melihat skandal hukum yang memalukan ini bisa berjalan begitu lama, padahal sejak pagi televisi menyiarkan eksekusi langsung dari lokasi kejadian eksekusi di rumah Susno di Bandung. Dan saya yakin, Polda Jabar tidak akan berani melindungi Susno tanpa persetujuan Kapolri," kata Kordinator Gerakan Indonesia bersih itu.

Jika melihat pertikaian serius dan terbuka antar aparat penegak hukum yang sebelumnya terjadi, antara lain kasus KPK vs Polri, dimana pertikaiannya disaksikan seluruh rakyat Indonesia, maka tak bisa dibantah lagi anggapan bahwa negara ini sudah berada dalam ambang darurat kepemimpinan. Karena itulah kata Adhie, MKRI sudah sampai pada kesimpulan: SBY sudah tidak efektif lagi sebagai pemimpin alias sudah "incapatited".

"Untuk menyelamatkan negeri ini dari kerusakan yang lebih parah, SBY harus mundur," demikian Adhie. [dem]


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Steve Hanke Ungkit Lagi Keputusan IMF 1998, Klaim Rupiah Bisa Setara Dolar AS

Selasa, 30 Juni 2026 | 08:12

Gibran Ingin Generasi Muda Jadi Perekat Persatuan Bangsa

Selasa, 30 Juni 2026 | 08:06

Komut Pertamina Mochamad Iriawan Pastikan Kesiapan SAF dan Operasional B50 di Jawa Timur

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:57

Wall Street Berpesta! Dow Cetak Rekor

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:53

Nasib Nadiem Ditentukan di Sidang Vonis Hari Ini

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:42

Kekayaan AHY Naik Hampir Enam Kali Lipat, Kini Tembus Rp118,65 Miliar

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:29

STOXX 600 Menguat Tipis, Saham Teknologi dan Energi Topang Bursa Eropa

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:24

Jerman Tumbang, Paraguay Melaju ke Perempat Final Piala Dunia 2026

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:14

Pimpin BEI 2026-2030, Jeffrey Hendrik Targetkan Pasar Modal Indonesia Tembus 10 Besar Dunia

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:02

Dana GCA Diklaim Bisa Stabilkan Nilai Tukar Rupiah

Selasa, 30 Juni 2026 | 06:48

Selengkapnya