Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Muhammad Nuh diminta tidak hanya minta maaf dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR tanggal 26 April nanti, namun Nuh diminta bertanggungjawab atas pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 yang buruk dan menuai kritik dari berbagai kalangan.
Menurut anggota komisi X DPR RI Ahmad Zainuddin, Menteri Nuh harus bertanggung jawab atas carut marutnya pelaksanaaun UN tahun ini, karena telah mencoreng wajah pendidikan Indonesia.
"Tidak cukup hanya dengan meminta maaf atas persoalan yang terjadi, akan tetapi harus ada tindakan nyata dalam upaya perbaikan metode evaluasi pendidikan ke depannya. Pemerintah harus berani untuk menyerahkan pelaksanaan UN pada badan independen di setiap daerah atau jika pemerintah tidak mampu, maka UN selayaknya harus dihapuskan," ujar Zainuddin kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (24/4).
Jelas politisi Partai Keadilan Sejahterah (PKS) ini, penundaan waktu UN akibat keterlambatan distribusi soal, lembar jawaban yang berkualitas sangat rendah yang mudah rusak hingga jumlah naskah soal yang mencapai 20 jenis soal adalah cermin ketidaksiapan pemerintah dalam mempersiapkan UN dengan baik. Hal ini ditenggarai akan mempengaruhi kondisi psikologis siswa dalam menghadapi dan mengerjakan soal dalam UN.
Sambung dia, Hasil kunjungan komisi X ke daerah menunjukkan betapa tingkat kegelisahan dan kekhawatiran siswa dan juga sekolah sangat tinggi terhadap hasil yang diperoleh dalam UN tahun ini nantinya. Mereka menyesalkan akibat dari sistem sentralisasi pencetakan soal oleh kemendikbud mengakibatkan keterlambatan distribusi soal ke seluruh pelosok daerah, dan ini tentu mempengaruhi secara keseluruhan persiapan di daerah.
Zainuddin juga mensinyalir, jika hasil UN secara nasional nanti menunjukkan penurunan kualitas atau bahkan jika prosentase ketidak lulusan siswa meningkat tinggi, maka sekolah dapat menolak hasil UN 2013 karena evaluasi pendidikan nasional kita telah gagal.
Olehnya itu ia berharap Kemendikbud untuk segera menyiapkan langkah antisipatif terhadap hasil UN ini nantinya agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
"Dalam rapat kerja dengan komisi X pada tanggal 26 April mendatang kami akan minta agar Menteri Nuh harus bersikap kesatria dalam mempertanggung jawabkan hal ini dan kita berharap semoga tidak terjadi lagi peristiwa serupa di tahun yang akan datang," tandas Zainuddin.
[rsn]
