Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Djahaja Purnama tetap akan melaksanakan proyek normalisasi Waduk Pluit, Jakarta Utara di tengah ancaman dan protes warga.
"Kemarin saya bertemu dengan dua warga sana (Pluit). Mereka kira waduk sisi timur akan segera dibongkar secepat waduk sisi barat. Kan pak Gubernur sudah bilang, sisi timur tidak mungkin dibongkar bila rusun belum selesai dibangun," kata Basuki di Balaikota, Jakarta (23/4).
Basuki menjelaskan, selama ini warga waduk Pluit salah paham dan tidak memahami rancangan kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) terkait pembangunan rusun tersebut.
Pemprov baru akan membayar tanah seluas 2,2 hektar untuk membangun lima blok rusun baru. Namun, dia berharap pemilik tanah di area Waduk Pluit mau melepas tanah seluas empat hektar miliknya untuk dilokasikan sebagai tempat penampungan warga sementara selama rusun dalam proses pembangunan.
Pemprov baru akan membayar tanah seluas 2,2 hektar untuk membangun lima blok rusun baru. Namun, dia berharap pemilik tanah di area Waduk Pluit mau melepas tanah seluas empat hektar miliknya untuk dilokasikan sebagai tempat penampungan warga sementara selama rusun dalam proses pembangunan.
"Kita tawarin ke pemilik tanahnya untuk jual ke kita. Daripada dia bangun pelabuhan, ya nggak bisa dong pelabuhan mereka sebelahan dengan pelabuhan Sunda Kelapa. Tanahnya itu nantinya untuk menampung warga," katanya.
Ahok juga menyayangkan warga yang bersikap anarkis. Menurutnya, tindakan semacam itu tidak berdasarkan hukum karena lahan tersebut merupakan milik Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya, Basuki pernah membeberkan bahwa lahan di sisi kiri waduk Pluit diserobot dan diduduki orang berduit. Pemukiman yang digusur Pemprov DKI bukan rumah warga miskin tapi milik orang kaya.
Pria yang akrab disapa Ahok ini juga mengaku geram karena lahan yang seharusnya digunakan sebagai ruang terbuka hijau dialihfungsikan oleh oknum tertentu menjadi tempat tinggal.
[wid]
