Berita

Suryadharama Ali

Wawancara

WAWANCARA

Suryadharama Ali: Kami Masih Menggodok Mekanisme Konvensi Capres

SELASA, 23 APRIL 2013 | 09:30 WIB

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih menggodok cara dan mekanisme konvensi capres. Apakah yang memilih internal saja atau dilakukan secara terbuka.       

“Menjaring capres dari PPP sudah pasti lewat konvensi. Hanya saja cara dan mekanismenya yang belum diputuskan. Ini masih dalam proses pembahasan,” kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menteri Agama itu berharap, dengan adanya konvensi capres muncul calon-calon yang bisa menjadi harapan rakyat Indonesia.


“Dengan konvensi ini juga bisa memunculkan capres dari kalangan muda. Itu semua terserah rakyat nanti,’’ ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kenapa PPP ingin menjaring capres melalui konvensi?
Konvensi itu kan adalah salah satu cara untuk melakukan rekrutmen capres dan cawapres. Tapi mekanismenya masih dalam tahap pembahasan.

Apa yang dipertimbangkan?
Yang masih dipertimbangkan mengenai aturan main dalam konvensi itu. Pilihannya sekarang apakah konvensi di internal saja seperti yang dilakukan di Partai Golkar atau konvensi terbuka, siapa saja boleh mendaftar. Itu yang sedang kita pikirkan. Sebab,  PPP baru pertama kali akan melakukan konvensi. Kalau Pilpres 2009 kami ikut saja dengan melihat konstalasi politik di ujung.

Banyak kalangan menilai, PPP sekadar ikut-ikutan Partai Demokrat saja, apa benar?
PPP saya rasa lebih dulu punya konsep konvensi itu.

Konvensi memangnya ada di AD/ART PPP?
Ya ada, diatur dalam AD/ ART untuk mendapatkan capres yang lebih obyektif. Tapi baru sekali ini akan kita laksanakan.

Kalau begitu kenapa masih ragu?
Bukan ragu. Kita tidak ingin konvensi capres yang kita lakukan menjadi bumerang bagi yang mengikuti konvensi dan berdampak bagi partai dalam menghadapi pemilu.
    
Bukankah konvensi capres itu bisa meningkatkan elektabilitas partai?
Tidak juga. Itu tergantung bagaimana konvensi dilakukan. Kalau konvensi berdampak pada pengenalan untuk mengkampanyekan partai, tentu dampaknya positif buat partai. Tapi kalau konvensi tidak menyentuh aspirasi rakyat, tentu nggak berpengaruh. Makanya sedang dirumuskan dulu.

Apa PPP bisa sendirian mengajukan capres, bukankah perlu koalisi?
Tentu dilihat hasil Pileg. Makanya kita mencoba menjaring capres yang benar-benar disukai publik.  Itu nanti bisa dilihat dair hasil survei. Jangan sampai yang ikut konvensi tidak diterima masyarakat.

Makanya akan digabungkan antara pandangan subyektif partai dengan penilaian obyektif masyarakat. Tidak semata-mata apa yang dinilai partai saja.

Apa sudah ada tokoh yang dielus untuk ikut konvensi?
Semua tokoh yang muncul dan menyatakan akan maju sebagai capres tentu dipantau. Mereka adalah pribadi-pribadi yang bagus. Pak Mahfud MD menarik, Gita Wirjawan menarik, Pramono Edhie Wibowo menarik, Ical dan Pak Prabowo itu juga menarik.

Siapa yang paling menarik?
 PPP masih terlalu dini mengambil kesimpulan di antara tokoh-tokoh itu.

Kenapa?
Karena PPP masih konsentrasi untuk pemenangan Pileg 2014.
 
Oh ya, Anda bilang menteri dari PPP tidak akan nyaleg, kenapa?
Saya ingin menteri dari PPP, termasuk saya, agar konsentrasi menyelesaikan tugas di kabinet. Selain itu, saya juga harus memberikan perhatian yang merata ke seluruh dapil.

Kalau saya nyaleg,  dikhawatirkan saya akan konsentrasi di dapil saya saja.

Akhirnya buat pemerintah tidak baik dan buat partai juga tidak baik. Ini menjadi keputusan partai yang diikuti oleh Pak Djan Faridz juga dilarang nyaleg.

Bagaimana Anda mengatur kerja di kabibet dan parpol?
Saya punya 33 ketua wilayah di provinsi, punya 500 ketua cabang di kabupaten/kota. Kemudian di tingkat pusat saya punya empat wakil ketua umum.

Ini adalah seni saya memimpin dan mendistribusikan kewenangan serta tugas.

Buat saya ini tidak jadi masalah. Saya bisa mengatur waktu untuk melakukan tugas-tugas menteri dan ketua umum PPP.

Kapan  turun ke dapil?
Sabtu dan Minggu saya pergunakan waktu untuk turun ke dapil. Senin sampai Jumat di kementerian atau kabinet. [Harian Rakyat Merdeka] 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya