Berita

Suryadharama Ali

Wawancara

WAWANCARA

Suryadharama Ali: Kami Masih Menggodok Mekanisme Konvensi Capres

SELASA, 23 APRIL 2013 | 09:30 WIB

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih menggodok cara dan mekanisme konvensi capres. Apakah yang memilih internal saja atau dilakukan secara terbuka.       

“Menjaring capres dari PPP sudah pasti lewat konvensi. Hanya saja cara dan mekanismenya yang belum diputuskan. Ini masih dalam proses pembahasan,” kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menteri Agama itu berharap, dengan adanya konvensi capres muncul calon-calon yang bisa menjadi harapan rakyat Indonesia.


“Dengan konvensi ini juga bisa memunculkan capres dari kalangan muda. Itu semua terserah rakyat nanti,’’ ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kenapa PPP ingin menjaring capres melalui konvensi?
Konvensi itu kan adalah salah satu cara untuk melakukan rekrutmen capres dan cawapres. Tapi mekanismenya masih dalam tahap pembahasan.

Apa yang dipertimbangkan?
Yang masih dipertimbangkan mengenai aturan main dalam konvensi itu. Pilihannya sekarang apakah konvensi di internal saja seperti yang dilakukan di Partai Golkar atau konvensi terbuka, siapa saja boleh mendaftar. Itu yang sedang kita pikirkan. Sebab,  PPP baru pertama kali akan melakukan konvensi. Kalau Pilpres 2009 kami ikut saja dengan melihat konstalasi politik di ujung.

Banyak kalangan menilai, PPP sekadar ikut-ikutan Partai Demokrat saja, apa benar?
PPP saya rasa lebih dulu punya konsep konvensi itu.

Konvensi memangnya ada di AD/ART PPP?
Ya ada, diatur dalam AD/ ART untuk mendapatkan capres yang lebih obyektif. Tapi baru sekali ini akan kita laksanakan.

Kalau begitu kenapa masih ragu?
Bukan ragu. Kita tidak ingin konvensi capres yang kita lakukan menjadi bumerang bagi yang mengikuti konvensi dan berdampak bagi partai dalam menghadapi pemilu.
    
Bukankah konvensi capres itu bisa meningkatkan elektabilitas partai?
Tidak juga. Itu tergantung bagaimana konvensi dilakukan. Kalau konvensi berdampak pada pengenalan untuk mengkampanyekan partai, tentu dampaknya positif buat partai. Tapi kalau konvensi tidak menyentuh aspirasi rakyat, tentu nggak berpengaruh. Makanya sedang dirumuskan dulu.

Apa PPP bisa sendirian mengajukan capres, bukankah perlu koalisi?
Tentu dilihat hasil Pileg. Makanya kita mencoba menjaring capres yang benar-benar disukai publik.  Itu nanti bisa dilihat dair hasil survei. Jangan sampai yang ikut konvensi tidak diterima masyarakat.

Makanya akan digabungkan antara pandangan subyektif partai dengan penilaian obyektif masyarakat. Tidak semata-mata apa yang dinilai partai saja.

Apa sudah ada tokoh yang dielus untuk ikut konvensi?
Semua tokoh yang muncul dan menyatakan akan maju sebagai capres tentu dipantau. Mereka adalah pribadi-pribadi yang bagus. Pak Mahfud MD menarik, Gita Wirjawan menarik, Pramono Edhie Wibowo menarik, Ical dan Pak Prabowo itu juga menarik.

Siapa yang paling menarik?
 PPP masih terlalu dini mengambil kesimpulan di antara tokoh-tokoh itu.

Kenapa?
Karena PPP masih konsentrasi untuk pemenangan Pileg 2014.
 
Oh ya, Anda bilang menteri dari PPP tidak akan nyaleg, kenapa?
Saya ingin menteri dari PPP, termasuk saya, agar konsentrasi menyelesaikan tugas di kabinet. Selain itu, saya juga harus memberikan perhatian yang merata ke seluruh dapil.

Kalau saya nyaleg,  dikhawatirkan saya akan konsentrasi di dapil saya saja.

Akhirnya buat pemerintah tidak baik dan buat partai juga tidak baik. Ini menjadi keputusan partai yang diikuti oleh Pak Djan Faridz juga dilarang nyaleg.

Bagaimana Anda mengatur kerja di kabibet dan parpol?
Saya punya 33 ketua wilayah di provinsi, punya 500 ketua cabang di kabupaten/kota. Kemudian di tingkat pusat saya punya empat wakil ketua umum.

Ini adalah seni saya memimpin dan mendistribusikan kewenangan serta tugas.

Buat saya ini tidak jadi masalah. Saya bisa mengatur waktu untuk melakukan tugas-tugas menteri dan ketua umum PPP.

Kapan  turun ke dapil?
Sabtu dan Minggu saya pergunakan waktu untuk turun ke dapil. Senin sampai Jumat di kementerian atau kabinet. [Harian Rakyat Merdeka] 

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya