Sampai saat ini Partai Demokrat belum menjelaskan secara detail bagaimana mekanisme pelaksanaan konvensi untuk menjaring calon presiden yang akan diusung pada Pemilihan Presiden 2014 mendatang.
Board of advisor Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jeffrie Geovanie membayangkan, semua peserta konvensi melakukan sosialisasi terbuka lewat media massa yang punya jangkuan nasional. Setelah itu, menjelang konvensi nasional nanti, dibuat survei pemilih secara ilmiah di masing-masing provinsi. Siapa yang mendapat urutan pertama maka dia mengambil seluruh kuota suara di provinsi itu.
“Inilah sistem the winner takes all,†terang Jeffrie, yang juga founder The Indonesian Institute ini (Sabtu, 20/4).
Hasilnya kemudian dibawa oleh delegasi provinsi ke konvensi nasional. Delegasi ini hanya membawa hasil survei. Misalnya, kalau di Aceh yang unggul nomor 1 adalah Dahlan Iskan, delegasi Aceh mencalonkan Menteri BUMN itu. Sementara kalau di Jawa Timur yang nomor 1 Mahfud MD, delegasi Jatim mengusung mantan Ketua MK tersebut.
Untuk menjamin agar tetap proporsional, Jeffrie menambahkan, kuota suara provinsi ditentukan oleh jumlah pemilih provinsi bersangkutan dibanding pemilih nasional. Aceh misalnya 2%, Jatim 16%. Kalau total suara di konvensi nanti 100, maka Jatim mengirim 16 orang dengan suara ke Mahfud semua. Aceh 2 orang dengan suara ke Dahlan semua. Demikian seterusnya. Nanti dihitung siapa yang mendapat suara paling banyak dari semua provinsi itu.
Menurut Jeffrie, cara seperti itu merupakan konvensi baru. Bukan seperti konvensi Golkar pada tahun 2004 lalu yang rawan terhadap politik uang, dan bukan pula konvensi seperti di Amerika yang bersandar pada primary (pemilihan awal).
Mengapa kita tidak menggunakan cara seperti di Amerika yang terbukti bisa berjalan dengan baik? Menurut Jeffrie, cara Amerika (primary) tidak cocok untuk kita, karena, pertama primary umumnya tertutup. Pemilih yang ikut primary umumnya hanya anggota partai yang bersangkutan. Kalau primary Republik maka anggota partai Demokrat tidak boleh ikut. Hasilnya pasti tidak mencerminkan aspirasi pemilih nasional.
Sementara jika survei nasional yang menjadi basis dalam mengambil keputusan maka calon yang ditetapkan akan sangat mencerminkan aspirasi pemilih nasional. Kalau ini yang terjadi, Demokrat membuat inovasi politik besar, dan baru. Bukan hanya dalam politik kita tapi juga di dunia. Konvensi Nasional Berbasis Pemilih Nasional sebagaimana direkam secara ilmiah lewat survei adalah gagasan baru dan efisien.
“Disebut efisien karena dibanding konvensi Golkar dulu, saya dengar ratusan miliar dikeluarkan, dan hasilnya tidak efektif.â€
Primary juga sangat mahal. Primary itu kan seperti pemilihan sebenarnya, melibatkan puluhan juta pemilih. Butuh persiapan dan lain sebagainya. Pasti mahal, padahal hasilnya kurang mencerminkan aspirasi pemilih nasional.
Mengenai banyaknya kalangan yang menyangsikan kredibilitas lembaga survei, Jeffrie tidak menampik memang ada lembaga yang kredibel dan ada yang tidak. Mengenai hal ini, menurut Jeffrie bisa dilihat dari
track record-nya dalam Pilpres-Pilpres sebelumnya. Juga bisa dilihat dari orang-orang yang ada di belakang lembaga itu, apakah mereka kompeten atau tidak. Misalnya dilihat dari keilmuan dan pengalamannya.
Tentang kemungkinan “ada udang di balik batu†bahwa konvensi adalah upaya untuk mendongkrak Partai Demokrat yang tengah terpuruk, Jeffrie tidak mempersoalkannya. “Kalau punya tujuan itu, saya kira itu normal, dan harus. Masa tidak ada insentifnya. Buat apa berpolitik," katanya.
Tapi, menurut Jeffrie, kita sebagai warga juga mendapat sesuatu dari itu. Yaitu, ada peluang bagi regenerasi kepemimpinan nasional, pemimpin yang lebih sejalan dengan perkembangan masyarakat dan zaman.
[zul]
