Berita

Demokrat Jangan Tiru Mekanisme Konvensi Golkar

SABTU, 20 APRIL 2013 | 10:21 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Konvensi yang akan digelar DPP Partai Demokrat masih dipertanyakan publik apakah mungkin mekanismenya terbuka atau demokratis, dan siapa sebenarnya yang menentukan kata akhir menjadi capres di antara nama-nama yang ikut konvensi itu.

Board of advisor Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jeffrie Geovanie mengaku belum tahu persis atas hal tersebut. Tapi dia berharap, Demokrat terbuka baik dalam mekanisme maupun dalam penetapan hasil akhir dari konvensi ini.

“Kalau tidak terbuka dan demokratis, akan jadi bomerang,” katanya mengingatkan (Sabtu, 20/4).


Selain itu, Jeffrie juga berharap, konvensi Partai Demokrat tidak seperti Konvensi Golkar dulu di tahun 2004. Karena, menurut dia, konvensi Golkar elitis dan tertutup dilihat dari sisi pemilihnya. Pemilih sama sekali tidak terlibat. Yang memilih dalam konvensi Golkar adalah pengurus Golkar sendiri, dari cabang sampai DPP.

“Kita tahu bahwa konvensi seperti yang digelar Partai Golkar itu rawan terhadap politik uang. Lebih dari itu hasilnya tidak mencerminkan aspirasi pemilih,” papar Jeffrie.

Karena mekanismenya yang kurang tepat, sambung dia, Wiranto yang ditetapkan sebagai calon dalam konvensi itu kalah jauh oleh SBY dan Megawati padahal Golkar waktu itu partai pemenang.

Bercermin pada pengalaman Golkar, sebagai warga, Jeffrie berharap bahwa yang menentukan siapa yang menjadi calon presiden di antara peserta konvensi itu adalah rakyat, pemilih pada umumnya.

Kalau cara ini yang dipakai, Jeffrie yakin yang terpilih bukan hanya terbaik di antara peserta konvensi tapi juga kompetitif dengan calon dari partai-partai lain. “Peluang untuk menang Pilpres menjadi lebih terbuka.” [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya